Amnesty Kritik Bamsoet: Mengesampingkan HAM Inkonstitusional

Selasa, 27 April 2021 12:38 Reporter : Ahda Bayhaqi
Amnesty Kritik Bamsoet: Mengesampingkan HAM Inkonstitusional Bambang Soesatyo. ©2018 Merdeka.com/Raynaldo

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menanggapi pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo yang meminta memberantas kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan mengesampingkan urusan hak asasi manusia. Usman menilai, sikap tersebut melawan hukum internasional dan inkonstitusional. Apalagi, pernyataan Bamsoet bisa mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat.

"Kami sangat menyayangkan pernyataan Ketua MPR RI yang mengesampingkan hak asasi manusia. Pernyataan itu berpotensi mendorong eskalasi kekerasan di Papua dan Papua Barat. Hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusi sehingga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara. Mengesampingkan hak asasi manusia itu bukan hanya melawan hukum internasional, tetapi juga inkonstitusional," ujar Usman dalam siaran pers, Selasa (27/4).

Usman mengatakan, pihaknya mengutuk pembunuhan di luar hukum terhadap Kepala BIN Daerah Papua. Negara didesak untuk menegakkan prinsip hukum dan hak asasi manusia dengan menemukan dan mengadili pelaku. Peristiwa itu justru tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memperluas pendekatan keamanan yang tidak menyelesaikan masalah.

"Kejadian tersebut harus dijadikan yang terakhir dan tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memperluas pendekatan keamanan yang selama ini terbukti tidak efektif untuk menyelesaikan masalah di Papua. Cara itu hanya melanggengkan siklus kekerasan yang dapat mengorbankan warga masyarakat dan juga aparat negara. Hak asasi manusia itu bicara keselamatan semua," kata Usman.

Negara harus belajar pengalaman Aceh dalam rangka pendekatan keamanan di Papua. Usman mengatakan, kebijakan harus menghormati hak asasi manusia. Melabeli Organisasi Papua Merdeka sebagai teroris justru bakal mendorong peningkatan konflik.

"Termasuk rencana untuk melabeli Organisasi Papua Merdeka atau OPM sebagai kelompok teroris, kebijakan itu hanya akan mendorong eskalasi konflik. Itu harus dibatalkan karena tidak sesuai prinsip negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia. Menegasikan hak asasi itu menyalahi konstitusi," tegas Usman.

Usman mengatakan, pihaknya tidak menolak pengusutan kasus. Untuk kriminal bersenjata ini harus tetap diproses dengan pendekatan hukum yang efektif, imparsial, terbuka dan memenuhi asas peradilan adil.

"Kami juga kembali mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Berdasarkan catatan Amnesty, sejak Februari 2018 sampai Desember 2020 ada setidaknya 47 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dengan total 80 korban. Tahun 2021 saja, sudah ada setidaknya lima kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, dengan total tujuh korban," ujarnya. [ded]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini