Amnesty International Soroti Tren Hukuman Mati di Indonesia Meningkat Tiap Tahun

Kamis, 8 April 2021 14:23 Reporter : Rifa Yusya Adilah
Amnesty International Soroti Tren Hukuman Mati di Indonesia Meningkat Tiap Tahun Ilustrasi Hukuman Mati. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menentang vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada 13 orang oleh Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dia menilai, vonis hukuman mati tersebut merupakan preseden buruk. karena kata dia, 142 negara sudah menghapus hukuman mati.

“Sudah ada 142 negara yang menghapus hukuman mati. Banyak pula yang paling tidak telah melakukan moratorium penundaan pelaksanaan hukuman mati," kata Usman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/4).

Sepanjang tahun 2020, Amnesty International mencatat bahwa tren hukuman mati di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Setidaknya ada 117 orang yang divonis dengan hukuman mati, 101 di antaranya terkait kasus narkotika. Jumlah 117 vonis itu meningkat signifikan. Diketahui, pada tahun 2019, ada 80 vonis hukuman mati, padahal pada 2018 jumlahnya hanya 48.

“Ini kembali menunjukkan tren vonis mati di Indonesia yang justru semakin meningkat di tengah tren global yang menunjukkan penurunan dalam hal menjatuhkan vonis mati," ujarnya.

Dia mengatakan, Indonesia sudah dikenal dunia sebagai negara yang tergolong sebagai negara yang cenderung terbuka pada moratorium. Dia berharap, Indonesia bisa menunjukkan komitmen serius terhadap hak-hak asasi manusia dengan bergerak menuju penghapusan hukuman mati sebagai tahap lanjutan setelah moratorium. Bukan malah menambah jumlah orang yang menunggu eksekusi.

“Kami tidak menentang hukuman bagi orang yang terbukti melakukan tindakan kriminal, tapi apa pun kejahatannya, apa pun latar asal usul kebangsaannya, hukuman yang dikenakan harus menghormati komitmen Indonesia untuk tidak menjatuhkan hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia,” katanya.

Dalam kerangka hukum nasional, hak untuk hidup dan untuk tidak disiksa juga diatur dalam Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sehingga kata dia, hukuman mati telah melanggar hak untuk hidup yang diatur dalam Protokol Opsional Tambahan Kedua dari Kovenan Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Selain itu, menurutnya hukuman mati akan memberikan siksaan mental dan fisik kepada narapidananya.

"Hukuman mati melanggar komitmen Indonesia yang juga sudah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia (CAT) melalui UU Nomor 5 tahun 1998," kata dia.

Sebagai bagian dari Dewan HAM PBB, kata Usman, Indonesia seharusnya memiliki tanggung jawab atas komitmennya untuk melaksanakan kovenan maupun konvensi tersebut. Dalam hal ini termasuk menghapus hukuman mati. Secara ilmiah, hukuman ini tidak terbukti telah memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.

Tidak hanya eksekusi mati itu sendiri yang merupakan bentuk hukuman yang paling kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, namun fenomena deret tunggu eksekusi mati (death row phenomenon) juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi yang merupakan bagian dari penyiksaan.

"Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksan, Juan E. Mendez pernah mengatakan bahwa waktu yang lama dalam deret tunggu eksekusi mati, bersama dengan kondisi-kondisi buruk yang menyertainya merupakan pelanggaran terhadap larangan penyiksaan itu sendiri,” kata Usman.

"Sehingga Amnesty International dengan tegas menentang hukuman mati untuk segala kasus tanpa terkecuali – terlepas dari siapa yang dituduh melakukan kejahatan, sifat kejahatan, bersalah atau tidak bersalah, ataupun metode eksekusi yang digunakan,"

Sebenarnya, kata dia, Amnesty International tidak menolak penghukuman terhadap pelaku tindak kejahatan. Namun menurutnya, apapun jenis kejahatannya, bentuk hukumannya harus bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Negeri Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjatuhkan vonis mati kepada 13 terdakwa kasus narkotika pada 6 April lalu. Empat di antara terdakwa adalah warga negara asing, sementara sembilan lainnya adalah warga negara Indonesia. [ray]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini