Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menilai terdakwa AKP Irfan Widyanto melawan hukum karena mengambil DVR CCTV sekitar tempat kejadian perkara (TKP) pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J tanpa izin Ketua RT.

Hal itu termuat dalam pertimbangan majelis hakim saat membacakan sidang vonis terhadap mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri itu dalam perkara Obstruction Of Justice Pembunuhan Brigadir J saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (24/2).

"Karena tidak seizin Ketua RT dan dilakukan secara langsung. Saat terdakwa mengambil tidak memiliki surat perintah penyitaan. Tanpa surat tanda terima Ketua RT," kata hakim saat membacakan pertimbangan.

Hakim menganggap pengambilan dan penggantian DVR CCTV dilakukan Irfan tanpa surat perintah dan izin Ketua RT Kompleks Duren Tiga Polri, bukan kewenangan peraih Adhi Makayasa Akademi Kepolisian Tahun 2010 tersebut. Menurut hakim perbuatan Irfan melanggar hukum sesuai Pasal 38, Pasal 42, Pasal 75 KUHP dan Pasal 43 Undang-Undang ITE.

"Berdasarkan fakta hukum jelas Tindakan terdakwa dengan mengambil mengganti sistem elektronik berupa DVR CCTV yang berisi data informasi elektronik dan rekaman yang tersimpan di dalamnya terdapat informasi peristiwa penembakan Brigadir J dilakukan tanpa hak," ujar hakim.

Unsur Sengaja Terpenuhi

Di samping melanggar hukum karena mengambil CCTV tanpa seiizin ketua RT, Irfan juga dinilai hakim seharusnya memiliki pengetahuan bahwa tindakan pengambilan dan penggantian DVR CCTV dapat menyebabkan terganggunya sistem dan membuat tidak utuh informasi dalam alat perekam tersebut.

"Pengambilan DVR CCTV tersebut akan menyebabkan sistem elektronik di kompleks Polri terganggu karena tidak utuh lagi informasi di dalamnya yang diketahui berisi rekaman situasi mengarah rumah saksi Ferdy Sambo tempat tindak pidana merampas nyawa korban Yosua Hutabarat," sebut Hakim.

Padahal menurut hakim, Irfan telah mengetahui ada kasus dugaan pembunuhan yang kala itu disebut tembak menembak hingga menewaskan Brigadir J dan ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Sehingga hakim menegaskan seharusnya Irfan selaku penyidik memahami tindakan prosedur bahwa pengambilan DVR CCTV dari sekitar rumah dinas Ferdy Sambo atau TKP penembakan Brigadir J bukan kewenangannya.

Atas pelbagai pertimbangan itu, hakim menyatakan unsur pidana dengan sengaja dalam dakwaan Irfan telah terbukti. "Sub Unsur dengan sengaja terpenuhi dan terbukti," ujar hakim.

Irfan Dituntut Satu Tahun Penjara

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa Irfan Widyanto selama satu tahun penjara. Tuntutan ini terkait kasus menghalangi penyidikan atau obstruction of justice atas kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Irfan Widyanto, dengan pidana penjara selama satu tahun," kata JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (27/1).

Selain itu, dalam kasus ini juga Irfan Widyanto dijatuhi pidana denda oleh JPU sebesar Rp10 juta.

"Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Irfan Widyanto, sebesar Rp10 juta subsider 3 bulan penjara," ujarnya.

Selanjutnya, Irfan juga disebutnya terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengganggu sistem elektronik.

"Menyatakan terdakwa Irfan Widyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja," bebernya.

Sebagai diatur dan diancam pidana Pasal 49 jo Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu primer.

Reporter: Ady Anugrahadi