Aliansi Selamatkan Slamet kirim serangan SMS ke Bupati Banyumas

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ratusan demonstran mengatasnamakan Aliansi Selamatkan Slamet menduduki gedung DPRD Kabupaten Banyumas. Mereka meminta untuk berdialog dengan Bupati Banyumas, Achmad Husein dan Ketua DPRD Banyumas, Juli Krisdianto. Sekitar pukul 12.00 Wib, mereka kompak melakukan 'bom' pesan singkat atau SMS pada Husein dan Juli berisi desakan untuk berdialog tentang rekomendasi pencabutan izin eksplorasi PLTP Baturraden oleh PT Sejahtera Alam Energy (SAE).

Korlap aksi Aliansi Selamatkan Slamet, Marsha Azka mengatakan, aliansi akan tetap menduduki ruang rapat paripurna DPRD Banyumas sampai pukul 15.00 WIb. Sembari menunggu kepastian dialog dengan Bupati dan Ketua DPRD Banyumas, massa aksi bersama-sama mengirim sms pada dua pejabat tersebut. Isi sms seragam, mendesak keduanya untuk berdialog tentang keberadaan PT SAE mengeksplorasi wilayah gunung slamet yang merupakan hutan lindung.

"Kami akan menunggu," kata Azka pada Merdeka.com, Selasa (18/7).

Azka menuding, Bupati Banyumas terkesan lepas tangan terkait tuntutan yang diajukan aliansi yakni rekomendasi pencabutan izin PLTP Baturraden pada pemerintah provinsi Jateng maupun Pusat. Dari dialog yang sempat dilakukan, Bupati hanya menyebut bahwa dia tak memiliki kewenangan.

"Bupati tidak memberi sikap tegas. Bahkan melarikan diri saat dialog. Kami kecewa," ungkapnya.

Dari pantauan Merdeka.com, ratusan peserta aksi berada di sekitar Setda Pemkab Banyumas dan Gedung DPRD Banyumas. Beberapa diantara mereka membentuk grup-grup kecil mendiskusikan PLTP yang dinilai merusak kawasan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat lereng gunung Slamet.

Salah satu peserta aksi, Ranto (27) mengatakan sejak adanya eksplorasi PLTP di lereng Gunung Slamet, berdampak pada turunnya rombongan babi. Rombongan babi merusak lahan pertanian warga. Selain itu, Ranto yang sempat melihat eksplorasi PLTP di Baturraden secara langsung memberikan kesaksian bahwa banyak pohon-pohon di hutan ditebang rata dengan tanah.

"Saya mengikuti aksi untuk menyampaikan persoalan kami. Sebelumnya saya sudah berusaha lakukan aduan ke Pemkab. Tapi tak ada jawaban," ujarnya.

(mdk/noe)