Alexander Marwata, Capim KPK yang Disinggung Sebagai Orang Titipan

Selasa, 3 September 2019 11:36 Reporter : Ahdania Kirana
Alexander Marwata, Capim KPK yang Disinggung Sebagai Orang Titipan Alexander Marwata. ©2015 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Alexander Marwata masuk 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diserahkan Panitia Seleksi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pria yang lahir pada 26 Februari 1967 di Klaten, Jawa Tengah ini merupakan satu-satunya komisioner KPK petahana yang lolos seleksi calon pimpinan KPK hingga tahap akhir.

Alexander Marwata menempuh pendidikan D IV Jurusan Akuntansi STAN Jakarta, S1 Ilmu Hukum Universitas Indonesia, dan Magister Hukum Unika Atma Jaya Jakarta. Sebelumnya, ia bersekolah di SD Plawikan I Klaten, SMP Pangudi Luhur, dan SMAN 1 Yogyakarta.

Kariernya dimulai di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), ia bekerja di sana selama 24 tahun sejak 1987 hingga 2011. Di 2010, ia menjadi Kepala Divisi Yankum dan HAM, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Yogyakarta.

Selanjutnya 2012, ia menjabat sebagai kepala divisi pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Barat sekaligus Direktur Penguatan HAM di Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM.

Di tahun yang sama, ia mulai menjadi hakim Ad-Hoc di Pengadilan Tinggi Tipikor Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam sesi tes wawancara dan uji publik, Alexander disinggung soal kabar dirinya merupakan orang titipan. Alexander membantah hal tersebut. Dia juga membeberkan apa yang menjadi tugas rumah KPK dan segelintir upaya melemahkan lembaga antirasuah ini.

"Saya bukan titipan siapapun, saya jarang komunikasi dengan pejabat siapa pun, tidak ada pertemuan pribadi dengan pejabat penyelenggara dan DPR," tegas Alexander di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, .

Selain itu, perihal hal melemahkan KPK, Alexander menyinggung soal judicial review beleid KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun menurut dia, MK dalam putusannya malah memperkuat kewenangan KPK.

"Putusan MK memperkuat, seperti aturan rekrutmen penyidik yang bisa tidak harus dari unsur Polri atau Kejaksaan," katanya.

Jangan Lewatkan:

Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini [eko]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini