Alasan revisi UU KPK di DPR harus ditolak

Kamis, 8 Oktober 2015 06:25 Reporter : Wisnoe Moerti
Alasan revisi UU KPK di DPR harus ditolak Penolakan revisi RUU KPK oleh DPR. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana merevisi UU nomor 30 tahun 2002. Revisi UU KPK diusulkan enam fraksi yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi NasDem, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura. Rancangan RUU KPK itu disampaikan saat rapat badan Legislasi DPR, pada Selasa 6 Oktober 2015 kemarin.

Lembaga superbody ini justru diminta lebih fokus pada pencegahan. Padahal, dalam Pasal 4 disebutkan jika KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pencegahan tindak pidana korupsi. Selain difokuskan untuk pencegahan, KPK juga hanya diperbolehkan mengusut kasus korupsi yang merugikan negara minimal Rp 50 miliar.

Hal ini tercantum dalam pasal 13 draft revisi UU KPK yang berbunyi 'Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan tindak pidana korupsi'.

Fraksi PDIP paling gencar mendorong revisi UU KPK. Anggota Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengungkapkan, PDIP akan mengerahkan kekuatan penuh agar UU KPK direvisi. "Saya pastikan bahwa kami Fraksi PDIP akan full team mendukung revisi UU KPK jadi bukan yang hanya menandatangani inisiasi revisi UU KPK," tegasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas menolak semua isi draft revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan anggota DPR.

"KPK setuju dan sependapat dengan pendapat presiden untuk menolak revisi UU KPK, itu yang bisa disampaikan," kata Plt Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki.

Sejumlah alasan revisi UU KPK harus ditolak mencuat ke permukaan. Merdeka.com merangkumnya. Berikut paparannya.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini