Alasan Posisi Dirut di Sejumlah RS di Jawa Barat Masih Kosong

Senin, 17 Juni 2019 10:22 Reporter : Aksara Bebey
Alasan Posisi Dirut di Sejumlah RS di Jawa Barat Masih Kosong gedung sate. pocmap.com

Merdeka.com - Pemrov Jawa Barat harus segera menentukan direktur utama (Dirut) definitif untuk enam rumah sakit di Jawa Barat yang masih kosong. Pasalnya, kekosongan itu menjadi salah astu faktor yang membuat serapan anggaran untuk sektor kesehatan tidak maksimal.

Adapun enam RS yang belum memiliki dirut itu adalah RSUD Al Ihsan Baleendah Kabupaten Bandung, RS Jiwa Cisarua Kabupaten Bandung, RS Paru Sidareja Kabupaten Cirebon, RSUD Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut dan RS Kesehatan Kerja Rancaekek Kabupaten Bandung.

Sekretaris Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menilai kondisi ini tidak boleh berlangsung lebih lama lagi. Di sisi lain, ia menyayangkan per Januari 2019 lalu Gubernur Ridwan Kamil melakukan perpanjangan masa tugas Pelaksana Tugas (Plt) Dirut di sejumlah RS tersebut.

"Sekarang masuk bulan Juni, sudah lebih dari setengah tahun, ternyata masih juga belum diangkat direktur utama di rumah sakit umum daerah di Provinsi Jabar yang enam tadi itu," katanya saat dihubungi, Senin (17/6).

Faktor psikologis para pelaksana tugas ini harusnya menjadi pertimbangan. Posisinya itu secara tidak langsung membuat penyerapan anggaran tidak maksimal karena tidak berani mengambil keputusan keputusan strategis. Ia mencontohkan dengan kegagalan lelang sekitar Rp100 miliar di RSUD Pameungpeuk Kabupaten Garut pada 2019.

Padahal, jika lelang terealisasi, maka rumah sakit akan mengalami perluasan satu segmen dan berdampak pada pelayanan publik.

"Akhirnya serapan dinas secara total dengan rumah sakit tadi dalam satu pos yaitu hanya 75 persen. Sangat rendah dibandingkan dinas dinas yang lain," paparnya.

Ia mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengenai kosongnya posisi dirut definitif secara langsung maupun melalui forum.

"Kami berharap agar dalam pembahasan APBD 2020 dan dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Kesehatan yang akan segera dimulai bulan ini hingga bulan agustus, jajaran direktur RSUD milik Pemerintah Provinsi sudah bisa terisi lengkap," pungkasnya. [fik]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini