Alasan Penyuap Eni Saragih Rela Fee Proyek Buatnya Disamakan dengan Setnov

Selasa, 18 Desember 2018 15:31 Reporter : Yunita Amalia
Alasan Penyuap Eni Saragih Rela Fee Proyek Buatnya Disamakan dengan Setnov ilustrasi pengadilan. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo mengaku tak masalah bila nilai keuntungan buat dari proyek PLTU Riau-1 sama dengan Setya Novanto. Saat itu, Kotjo berencana membagikan USD 6 juta pada Setya Novanto, nilai yang sama juga dia ambil untuk dirinya.

Kotjo beralasan, bagi rata keuntungan tersebut karena dia masih punya sumber 'setoran' lainnya dari proyek PLTU Riau-1. Yakni kepemilikan saham Blackgold Natural Resources (BNR). Perusahaan itu merupakan perusahaan yang turut serta dalam proyek tersebut.

"Untuk Anda fee agency USD 6 juta, Pak SN juga USD 6 juta kok sama besar?" tanya Jaksa kepada Kotjo saat menjadi saksi untuk terdakwa Eni Maulani Saragih di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (18/12).

"Jadi sebenarnya saya lebih dari itu karena saya punya saham di Blackgold harga saham pasti naik otomatis saya dapat lebih dari USD 6 juta. Saya keuntungannya dua, dari USD 6 juta (fee agency) itu plus harga saham yang diprediksi akan naik jadi saya sebenarnya saya dapat banyak," jawab Kotjo.

Dari saham Blackogold Natural Resources, Kotjo mendapat fee agency 2,5 persen atau senilai USD 22,5 juta dari nilai proyek USD 900 juta.

Sementra itu, Johannes Budisutrisno Kotjo memberi suap kepada Eni Maulani Saragih sejumlah Rp 4.750 miliar dalam beberapa tahap.

Pertama, Eni menerima Rp 2 miliar pada Bulan Desember 2017 untuk kepentingan Munaslub Golkar. Selanjutnya, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR itu kembali menerima Rp 2 miliar dari Kotjo untuk kepentingan Pilkada suaminya, di Temanggung.

Eni kembali menerima Rp 250 juta melalui anak buah Kotjo, beberapa hari kemudian uang kembali diterima Eni sebesar Rp 500 juta. Penerimaan uang-uang itu masih untuk keperluan biaya kampanye Pilkada sang suami dan keperluan pribadi Eni.

Dalam kasus ini, uang tersebut dianggap sebagai pelicin bagi Eni agar ia membantu Kotjo mendapat proyek PLTU Riau-1. Peran Eni di sini sebagai fasilitator sekaligus penyambung lidah antara Kotjo dengan pihak PLN.

Atas penerimaan itu, ia didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. [lia]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini