Alasan MA Belum Kirim Salinan Putusan PK 22 Perkara Korupsi ke KPK

Kamis, 1 Oktober 2020 13:27 Reporter : Merdeka
Alasan MA Belum Kirim Salinan Putusan PK 22 Perkara Korupsi ke KPK Gedung KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Mahkamah Agung (MA) mengirimkan salinan putusan lengkap 22 perkara kasus korupsi yang hukumannya dipotong. MA memotong hukuman para terpidana kasus korupsi melalui upaya hukum peninjauan kembali (PK).

Menanggapi permintaan KPK, Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, mengaku segera mengirimkan setelah proses redaksional selesai.

"Proses pemberkasan (minutasi) membutuhkan ketepatan, ketelitian, kehati-hatian. Koreksi redaksi putusan membutuhkan kejelian yang luar biasa. Proses koreksi majelis hakim pemeriksa perkara membutuhkan waktu yang cukup dan suasana yang tenang," ujar Abdullah dalam keterangannya, Kamis (30/1).

Abdullah mengaku, perkara yang ditangani MA pada 2020 ini mengalami peningkatan. Dia memprediksi hingga akhir tahun diprediksi akan ada 22 ribu perkara ditangani MA.

"Jumlah tersebut bukan jumlah yang sedikit, tetapi sudah melewati batas normal beban kerja," jelas dia.

Selain bertambahnya perkara ditangani MA, lingkungan kerja di MA akibat pandemi juga berpengaruh pada ketidakmaksimalan pegawai yang bekerja. Karenanya, dia meminta setiap pihak dapat maklum bila salinan perkara yang diminta belum tersampaikan.

"Kami tetap berkomitmen kuat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tapi tentunya semua masyarakat memahami bahwa dampak Covid-19 sangat berbahaya, sehingga protokol kesehatan harus dilaksanakan demi keselamatan dan kesehatan," tegas Abdullah.

Sebelumnya, KPK mengaku belum menerima salinan putusan lengkap sebanyak 22 perkara kasus korupsi yang hukumannya dipotong MA.

"Hingga saat ini KPK belum menerima salinan putusan lengkap secara resmi dari MA terkait putusan majelis PK atas sekitar 22 perkara yang mendapatkan pengurangan hukuman," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (30/9).

Ali berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap. Setidaknya, dengan salinan putusan lengkap tersebut, menurut Ali, KPK bisa mempelajari lebih lanjut pertimbangan hakim dalam memutus pengajuan PK para koruptor.

"Kami berharap MA dapat segera mengirimkan salinan putusan lengkap tersebut agar kami dapat pelajari lebih lanjut apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim," kata Ali.

Ali mengatakan, hingga saat ini setidaknya ada 38 koruptor yang perkaranya ditangani KPK mengajukan PK ke MA. Ali berharap, meski PK merupakan hak terpidana, namun jangan sampai upaya hukum PK menjadi modus baru bagi para koruptor untuk mengurangi hukumannya.

"Fenomena ini seharusnya dapat dibaca bahwa sekalipun PK adalah hak terpidana, namun dengan banyaknya permohonan PK perkara yang misalnya baru saja selesai eksekusi pada putusan tingkat pertama jangan sampai dijadikan modus baru para napi koruptor dalam upaya mengurangi hukumannya," kata Ali.

Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah menyebut pihaknya saat memberikan vonis terhadap para terpidana kasus korupsi berdasarkan rasa keadilan.

Menurut Abdulllah, setiap vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim MA dalam upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan para terpidana korupsi tak bisa dipengaruhi oleh siapa pun, dalam kondisi apa pun.

"Memutus perkara merupakan kewenangan hakim, sesuai dengan rasa keadilan majelis hakim yang bersangkutan. Majelis hakim memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi siapa pun," ujar Abdullah.

Reporter: M Radityo

Sumber: Liputan6.com [lia]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini