Merdeka.com - Menkopolhukam Mahfud MD membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa kekerasan dan penembakan di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada tanggal 17-19 September 2020 lalu. Namun, perwakilan Komnas HAM tidak dilibatkan dalam struktur keanggotaan TGPF itu.

Mahfud menjelaskan, alasan Komnas HAM tidak masuk dalam TGPF karena khawatir ada anggapan pemerintah mengooptasi Komnas HAM dalam menyelidiki kasus penembakan itu. Begitu juga sebaliknya.

"Kami sudah bicara dengan komnas HAM kemarin. Sebenarnya kita ingin bergabung dengan komnas ham utk membentuk tim ini. Tetapi sesudah dipertimbangkan masak-masak, tidak bagus juga kalau kita bergabung dengan komnas ham. Nanti dikira komnas ham dikooptasi oleh pemerintah atau dikira juga pemerintah sudah dikooptasi komnas ham," terangnya saat jumpa pers virtual, Jumat (2/10).

Dia menambahkan, pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan sejujur-jujurnya. Dia juga mempersilakan Komnas HAM melakukan penyelidikan juga sesuai undang-undang.

"Kita mau yang sejujur jujurnya maka kita jalan, kita bentuk tim ini tanpa Komnas HAM dan kita mempersilakan Komnas HaM sesuai dengan wewenangnya itu melakukan penyelidikan juga sesuai undang-undang. Dia kan punya wewenang UU juga," ujarnya.

Mahfud menuturkan, dalam TGPF ini juga sudah diisi banyak tokoh masyarakat, pengamat Papua, dan akademisi.

"Jadi ini sudah melalui seleksi yang cukup dalam gitu sampai tadi malam sehingga tadi malam langsung di tanda tangani dan hari ini dirilis," tandasnya.

Susunan Keanggotaan TGPF

- Menkopolhukam Mahfud MD sebagai penanggung jawab;

- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Polhukam Tri Soewandono sebagai ketua;

- Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam Purnomo Sidi sebagai anggota;

- Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenkopolhukam Lutfi Rauf sebagai anggota;

- Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara Kemenkopolhukam Rudianto sebagai anggota;

- Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopolhukam Armed Wijaya sebagai anggota;

-Deputi Bidang koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenkopolhukam Janedri M Gaffar sebagai anggota;

- Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam Rus Nurhadi Sutedjo sebagai anggota;

- Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan HAM Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani sebagai anggota;

- Badan Intelijen Negara, Imron Cotan sebagai anggota;

- Staf Khusus Menkopolhukam bidang Komunikasi Rizal Mustary sebagai anggota;

- Tokoh masyarakat Papua, Michael Manufandu sebagai anggota.

Tim Investigas Lapangan

- Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Benny Mamoto sebagai anggota;

- Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam Sugeng Purnomo sebagai anggota;

- Tokoh masyarakat Papua/tokoh intelektual Makarim Wibisono sebagai anggota;

- Koordinator Hukum dan Advokasi Persekutuan Gereja gereja di Indonesia Jhony Nelson Simanjuntak sebagai anggota;

- Ketua sekolah tinggi teologi gereja kemah Injil Indonesia di Timika Henok Bagau sebagai anggota;

- Rektor Universitas Cendrawasih Papua Apolo Sanfopo sebagai anggota;

- Tokoh masyarakat Papua Constan Carma sebagai anggota;

- Tokoh masyarakat Papua Thoha Abdul Hamid sebagai anggota;

- Tokoh masyarakat Papua Samuel Tabumi sebagai anggota;

- Tokoh Pemuda Papua Victor Abraham Abaidata sebagai anggota;

- Universitas Udayana Bali I Dewa Gede Palguna sebagai anggota;

- Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Bambang Purwoko sebagai anggota;

- Staf Khusus Menkopolhukam bidang Hubungan Kelembagaan Kemenkopolhukam Budi Kuncoro sebagai anggota;

- Kepala Divisi Hukum Polri, Nugroho sebagai anggota;

- Badan Intelijen Negara, Asep Subarkah sebagai anggota;

- Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Eddy Rate Muis sebagai anggota;

- Direktur Ideologi Politik Pertahanan dan Keamanan Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen Kejagung, Arif sebagai anggota;

- Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Edwin Partogi Pasaribu sebagai anggota.