Merdeka.com - Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bahrain, menilai awal mula kriminalisasi terhadap para pimpinan KPK, dapat ditelusuri sejak mantan ketua KPK Abraham Samad dengan tegas mengatakan akan mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Dia mengaku dapat melihat gelagat yang saling berkaitan, karena dari titik itulah semua polemik yang menghujam KPK, baik kriminalisasi pimpinan maupun pergantian oleh pemimpin sementara yang menurutnya bermasalah.

"Sebelum adanya proses kriminalisasi, Abraham Samad memang tegas mengatakan bahwa KPK akan memeriksa Megawati, terkait kasus BLBI," kata Bahrain dalam sebuah diskusi di Jalan KH Agus Salim, Jakarta Pusat, Rabu (4/3).

"Dari situ bisa kita lihat bahwa awal bergulirnya upaya-upaya kriminalisasi terhadap beberapa pimpinan KPK itu dimulai," katanya menambahkan.

Bahrain juga mengatakan, alur reposisi pimpinan di internal KPK yang terjadi saat ini pun harus diperhatikan. Karena menurutnya, pergantian pimpinan KPK itu sendiri justru sangat berkaitan erat dengan kasus yang ingin diangkat kembali oleh Abraham Samad tersebut.

"Lebih parahnya lagi, orang yang masuk jadi Plt di KPK itu adalah orang yang menjadi kuasa hukum dari kasus-kasus tersebut. Kalau Jokowi sebenarnya tahu masalah itu, berarti dia berkemungkinan terlibat juga atas upaya-upaya pelemahan KPK, dan pengaburan opini publik dari kasus BLBI yang diincar Abraham Samad tersebut," kata Bahrain.