Merdeka.com - Terdakwa kasus suap Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Akil Mochtar mengakui telah melakukan pelanggaran etik pada saat dia menjabat sebagai Ketua MK sekaligus hakim yang menangani perkara sengketa Pilkada. Pelanggaran tersebut dilakukan lantaran sebagai hakim yang menangani perkara Akil kerap bertemu dan berkomunikasi dengan pihak yang berperkara.

Akil pun membenarkan profesinya sebagai Hakim atau Ketua MK tidak diperbolehkan menemui pihak berperkara. "Kalau kode etik yang dilarang adalah hubungan dengan pihak berperkara," jawab Akil saat Jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Elly Kusumastuti, saat menanyakan perihal posisi hakim terlebih sebagai Ketua MK apakah boleh menghubungi pihak yang berperkara, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/6).

Akil mengakui hubungan tersebut terkait perkara di MK, tetapi Akil mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan permintaan bantuan itu untuk keperluan apa. "Tapi saya tidak tahu dengan pasti apa yang diminta. Semua orang kalau ketemu minta bantu," kata Akil.

Mendengar pernyataan itu, Jaksa Elly langsung mengejar dengan menyodorkan barang bukti berupa SMS antara Akil dan Nissa. Dalam SMS itu dituliskan Akil meminta suap dalam sengketa Pilkada Gunung Mas.

"Ibu Nissa hubungi terdakwa terkait perkara di MK," tanya Jaksa Elly.

"Iya, itu kan SMS saya belum pernah ketemu langsung dengan dia," kilah Akil.

Akil tetap menampik bila SMS itu adalah untuk meminta sejumlah uang ke Nissa. "Saya sudah ketemu Bupatinya (Hambit Bintih). Dan dia katakan lewat Bu Nissa aja," tutup Akil.

Dalam dakwaan Jaksa KPK, Akil dituliskan telah menerima uang suap senilai Rp 3 miliar terkait pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas. Uang itu diantarkan langsung oleh Chairun Nisa dan Cornelis Nalau Antun. Selang beberapa waktu kemudian petugas KPK menangkap tangan ketiganya dengan tuduhan melakukan suap.