Merdeka.com - Sidang Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali (KKEP PK) memutuskan pemecatan terhadap AKBP Raden Brotoseno. Dia disanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mendukung keputusan tersebut. Menurutnya Polri sudah tepat memecat AKBP Brotoseno.

"Sudah betul itu putusannya," ujarnya kepada wartawan, Jumat (15/7).

Menurut Nasir, putusan tersebut mengugurkan tuduhan bahwa Polri menjadi surga bagi anggotanya yang divonis bersalah.

"Putusan itu sekaligus menggugurkan tuduhan bahwa polri menjadi 'surga' bagi aparatnya yang telah divonis bersalah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ujar politikus PKS ini.

Polri telah menggelar sidang KKEP PK terkait status keanggotaan AKBP Raden Brotoseno. Hasilnya, ia telah dikenakan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat.

"Hasil dari sidang KKEP PK yang dilaksanakan pada hari Jumat 8-7-2022 pukul 13.30 Wib memutuskan untuk memberatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor PIT/72/X/2020 tanggal 13-10-2020 menjadi sanksi administratif berupa PTDH. Saya ulangi menjadi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri," kata Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis (14/7).

Ia menjelaskan, hasil dari sidang komisi tersebut nantinya akan dikirimkan ke Sumber Daya Manusia (SDM) Polri untuk ditindaklanjuti.

"Adapun nomor putusan KKEP PK tersebut PUT KKEP PK/1/VII/2022. Tindaklanjuti hasil putusan KKEP PK tersebut maka sekretariat KKEP PK akan kirimkan putusan KKEP PK ke SDM untuk ditindaklanjuti dengan terbitkan KEP PTDH. Jadi saat ini untuk KEP PTDH-nya belum ada," jelasnya.