Akar Masalah Sekolah Kedokteran Mahal

Rabu, 18 Mei 2022 09:00 Reporter : Supriatin

Dokter Melayani Telemedicine di RSUD Pasar Minggu. ©Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Biaya pendidikan kedokteran di Indonesia kini jadi sorotan. Ongkosnya jauh lebih mahal dibandingkan program studi lainnya. Kenyataan ini membuat Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) mendorong revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

PDSI berharap melalui revisi UU ini, biaya sekolah kedokteran di Tanah Air bisa ditekan. Sehingga tak lagi menyulitkan masyarakat Indonesia untuk menjangkau pendidikan dokter.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengakui biaya operasional penyelenggaraan kuliah program studi kedokteran memang jauh lebih tinggi dibandingkan program studi pada umumnya.

"Tetapi tingginya biaya kuliah kedokteran juga dipengaruhi oleh mekanisme pasar pendidikan," katanya kepada merdeka.com, Selasa (17/5).

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Daeng M Faqih ikut berkomentar soal ini. Dia mengaku belum tahu detail penyebab biaya sekolah kedokteran mahal.

Namun bila dilihat dari kondisi selama ini, pendidikan kedokteran memang membutuhkan banyak praktik dan alat-alat khusus. Sehingga biaya yang dibutuhkan juga tinggi.

"Pendidikan dokter banyak praktiknya dan banyak menggunakan bahan-bahan dan alat-alat praktik, laboratorium, kerja magang di pelayanan, dan lain-lain," jelasnya.

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, ini mengatakan biaya pendidikan kedokteran saat ini bervariatif. Berdasarkan informasi dari orang tua mahasiswa, biaya sekolah kedokteran per semester berkisar mulai Rp15 juta sampai Rp40 juta. Khusus untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT).

"Ini saya dengar dari orang tua mahasiswa, perlu dikonfirmasi ke fakultas kedokteran masing-masing," ujarnya.

Mengenai peluang biaya pendidikan kedokteran menjadi murah melalui revisi UU Pendidikan Kedokteran, menurut Daeng sangat memungkinkan. Hanya saja memerlukan komitmen kuat.

Misalnya, harus mencari skema pembiayaan pendidikan dokter agar tidak ditanggung mayoritas atau seluruhnya oleh masyarakat, baik orang tua maupun peserta didik. Menurut Daeng, biaya pendidikan dokter menjadi mahal bila hanya ditanggung mayoritas atau seluruhnya oleh masyarakat.

"Ini menyebabkan saudara-saudara kita yang pintar-pintar dan cerdas tapi tak punya uang akan hilang kesempatan masuk fakultas kedokteran," imbuhnya.

2 dari 2 halaman

Sementara Pakar Kesehatan, Dicky Budiman menilai sulit menekan biaya pendidikan kedokteran. Sebab, berbicara sekolah kedokteran menyangkut banyak hal, termasuk fasilitas pendidikan.

"Ini kan bicara demand, bicara hukum ekonomi, bicara regulasi, bicara bagaimana pengaturan untuk nanti ada rumah sakit, pendidikannya, ada biaya dokternya, ada program-program, yang saya kira sulit," ucapnya.

Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung ini berpendapat, bila ingin menekan biaya pendidikan kedokteran, maka salah satu caranya menambah lebih banyak lagi fakultas kedokteran di perguruan tinggi negeri. Namun, untuk perguruan tinggi swasta tetap sulit.

"Kalau swasta, ya sulit karena bagaimana pun namanya swasta banyak yang tidak punya fasilitas sendiri. Misalnya harus mendatangkan dosennya yang mungkin belum dimiliki. Mungkin gedungnya baru, harus nyewa, harus bayar, itu kan enggak bisa," jelasnya.

[ded]