Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membawa tujuh belas bupati yang baru dilantik datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedatangan mereka untuk mempelajari apa arti dari antikorupsi.

"Kami ajak kawan-kawan (Bupati yang baru dilantik) untuk belajar dan bertanya," kata Ganjar saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (22/3).

Saat ini, kata dia, Provinsi Jawa Tengah sedang menerapkan sistem administrasi pemerintahan atau pengaduan masyarakat melalui internet. Menurutnya hal ini sebagai bentuk transparansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap masyarakat.

Ganjar menyebut dengan melakukan transparansi segala kekurangan Pemprov Jateng bisa ditangani dengan cepat. Tidak hanya transparan, Ganjar juga mengatakan perlunya menjaga komunikasi apalagi soal pemahaman gratifikasi.

"Saya pernah mendapat buah, lalu saya tanya ke KPK itu masuk gratifikasi atau tidak ternyata setelah saya tanya itu gratifikasi. Itu sebagai pengalaman dan pembelajaran bersama KPK, jadi semuanya clear kalau buah atau makanan itu (batas pemberian) Rp 250.000 kalau barang Rp 1 juta," ujarnya.

Menurut dia dengan terbentuknya sistem yang baik akan membuat pemerintah daerah menjalankan tugasnya dengan tenang tanpa dikhawatirkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi atau tindakan yang melanggar hukum.

Setelah sukses di Jateng, dia berharap bisa merambah ke kabupaten atau kota lainnya di Jawa Tengah.