Airin Usulkan Tambahan Kuota Bansos untuk Warga Terdampak Corona ke Kemenkes
Merdeka.com - Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengusulkan kuota tambahan bantuan sosial bagi warga terdampak Covid-19 ke Kementerian Sosial. Saat ini, kuota yang telah diserap masyarakat Tangsel sekitar 60 ribuan Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Hari ini kami mengusulkan 10 ribu lebih KK tambahan campuran, bukan hanya yang ber-KTP Tangsel, tapi dari luar Tangsel," ucap Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany di Balai Kota Tangsel, Senin (18/5).
Menurut dia, pihaknya melalui Dinas Sosial Tangsel membuka pendataan KPM terdampak Covid-19 yang sama sekali belum menerima bansos Covid-19 dari Kemensos.
"Intinya untuk pendataan kita menunggu, kita mengusulkan 10 ribu lebih KK ada campuran juga dari warga non-KTP Tangsel. Dan hari ini kami kirimkan ke Kemensos 10 ribu KK, di luar kemarin hampir sekitar 40 ribu lebih," ungkap dia.
Dia juga mengajak masyarakat ikut membantu menginformasikan jika ada warga yang belum terdata menerima Bansos Covid-19.
"Kalau teman-teman di lapangan ada yang menemukan, silakan sampaikan saja. Jadi misal lewat hotline Dinsos. Karena sifatnya butom up dari bawah dan top down," kata dia.
Meski begitu, dari setiap usulan masyarakat yang disampaikan akan ada tim verifikasi yang juga akan turun untuk memeriksa informasi tersebut.
"Tentu akan ada tim verifikasi di lapangan, untuk mencek langsung informasi itu. Kalau yang warga non-KTP Tangsel, juga ada surat pernyataan domisili dan benar tidak menerima bantuan dari kota asalnya. Agar bantuan juga tidak dobel dan menumpuk," ucapnya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Airlangga menjelaskan berbagai bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah program yang dijalankan setiap tahun.
Baca SelengkapnyaBantuan ini diyakin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat
Baca SelengkapnyaAirlangga mengklaim Indonesia mengalami cuaca ekstream yang mengakibatkan kehidupan masyarakat terganggu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Airlangga menjanjikan bakal memberikan bantuan untuk meringankan kesulitan warga.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca SelengkapnyaProgram bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaBansos sudah dilaksanakan melalui sejumlah program, seperti PKH hingga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Baca SelengkapnyaDari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca Selengkapnya