Merdeka.com - Proyek pembangunan sarana transportasi Light Rail Transit (LRT) atau kereta api layang ringan resmi dimulai. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama turut menghadiri acara ground breaking (peletakan batu pertama) percepatan pembangunan LRT (Light Rail Transit) wilayah Jabodetabek.

Ahok, sapaan akrab Basuki mengatakan pembangunan proyek LRT jangan sampai terbengkalai. Ia tidak ingin pembangunan LRT bernasib sama dengan monorel yang terhenti beberapa lama.

"Ini jangan sama kayak monorel, peletakan batu pertama jadi batu nisan," katanya usai peresmian di lokasi ground breaking, Jalan Taman Mini 1, Jakarta Timur Rabu (9/9).

Menurutnya, tidak lagi ada penundaan untuk menyelesaikan pembangunan LRT. Pasalnya anggaran pun sudah menjamin pembangunan lewat dana APBN. "Ini ada APBN jadi aman," katanya singkat.

Ground breaking ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya presiden menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah jauh tertinggal dibanding negara lain. Oleh karenanya proyek LRT harus segera dimulai.

"Indonesia masih tertinggal dalam sarana infrastruktur. Sudah saatnya harus kita mulai," keluh Jokowi.

Sementara itu, Direktur PT Adhi Karya, Kiswo Dharmawan menyebut rencana pembangunan LRT sudah dibicarakan sejak tiga tahun lalu saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kiswo mengatakan pembangun LRT akan dibagi dua tahap dengan total panjang 83,6 Km. Tahap satu akan dibangun LRT tujuan Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang, Cawang-Dukuh.

"Tahap satu akan ada 21 stasiun dengan panjang 42,1 km terkoneksi dengan MRT," terang Kiswo.

Selanjutnya pada tahap dua akan dibangun LRT dengan jurusan lintas pelayanan Cibubur-Bogor, Dukuh Atas-Palmerah-Senayan dan Palmerah-Grogol dengan panjang 41,5 km dan terdapat 10 stasiun.

LRT ditargetkan dapat mengangkut penumpang sebanyak 24 ribu per jam. Tak hanya dihadiri presiden dan Gubernur DKI Jakarta, datang pula Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.