Ahok sebut perjanjian pengembang reklamasi dibuat di era Jokowi

Jumat, 13 Mei 2016 10:45 Reporter : Fikri Faqih
Ahok sebut perjanjian pengembang reklamasi dibuat di era Jokowi Jokowi pindahan ke Istana Negara. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat perjanjian dengan pengembang pemegang izin reklamasi untuk melakukan pembayaran kontribusi tambahan. Kontribusi tambahan yang harus pengembang berikan sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) dalam bentuk pembangunan infrastruktur.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembahasan perjanjian ini pertama kali dilakukan pada 18 Maret 2014, di mana Joko Widodo masih memimpin Jakarta. Perjanjian ini muncul karena dalam Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta tidak mengatur besaran kewajiban secara spesifik.

"Jadi yang datang Podomoro, Jakpro punya kami sendiri, Pembangunan Jaya Ancol, sama Intiland. Di situ dibagilah. Jadi isi suratnya itu adalah, kami minta kontribusi tambahan kalau kamu mau disambung izin pulau anda," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/5).

Karena belum ada peraturan daerah yang mengatur pemberian kontribusi tambahan ini maka perlu ada aturan main yang jelas. Mengingat, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo telah mengeluarkan izin reklamasi.

"Mereka sudah dapat ‎Keppres segala macam nih, sudah dikeluarin dari Pak Foke izin prinsip, prinsip terus izin reklamasi, ya sudah. Kalau Anda mau nyambung, aku minta tambahan, karena kemarin bilang tambahannya enggak ada. Tambahannya gimana, dasar hukumnya enggak ada dong. Kalau enggak ada, buat perjanjian dulu," jelas mantan Bupati Belitung ini.

Menurutnya, penerapan kontribusi tambahan 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) penjualan di reklamasi sudah tepat. Karena niat pembuatan perjanjian ini murni untuk kepentingan warga Jakarta agar permasalahan banjir dan lainnya bisa teratasi.

"Nah ini ibaratnya begini‎, kalau Anda tidak buat perjanjian, kalau dia mengelak, bagaimana? Boleh dong, kan dagang. Kalau yang korup punya pejabat, gue tanda tangan kasih berapa duit dulu ini. Gue mau tanda tangan ini kira-kira ini, berani enggak dia bikin perjanjian kalau urusan begitu? Enggak berani," tutup Ahok. [bal]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini