Merdeka.com - Partai Demokrat angkat bicara mengenai rencana Kementerian BUMN menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi direktur utama salah satu BUMN. Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menyinggung aturan mantan narapidana tidak bisa menjadi pejabat pemerintah.

"Kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh (jadi calon kepala daerah), dan itu kan sudah pernah dilakukan. Jadi saya memberi contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," kata Syarief di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (14/11).

Ia menyebut pemerintah seharusnya tidak menggandeng seseorang menjadi pejabat hanya karena alasan dukungan dan parpol saja.

"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau darimanapun, manakala berbicara kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan," ujarnya.

Syarief mengingatkan perlunya melihat integritas dan juga tingkah laku seseorang sebelum menjadi pejabat. "Pertama dalam mengangkat pejabat pemerintah ya, tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga pertimbangan," katanya.

PDIP Sebut Ahok Bukan Mantan Napi Korupsi

Menanggapi status Ahok sebagai mantan narapidana yang dipermasalahkan, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan Ahok bukan napi korupsi. Selain itu Ahok terbukti memiliki integritas.

"Kalau boleh saya ingatkan bahwa Pak ahok itu bukan napi berkaitan korupsi atau keuangan, beliau kan berkaitan dengan persoalan masa lalu, agama ya, SARA begitu," katanya.

"Kami meyakini, seseorang yang memang baik, punya integritas tentu akan mendapatkan juga haknya. Ini wajar diberi kesempatan," tegas Eriko.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com