Ahli agama sebut Hizbut Tahrir bertentangan dengan Demokrasi

Merdeka.com - Ahli agama dari kalangan Nahdlatul Ulama KH Ahmad Ishomuddin dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (15/3).

Dia menyatakan, organisasi Hizbut Tahrir internasional menentang paham demokrasi karena peraturan perundang-undangan dibuat atau dirumuskan oleh manusia.

"Menurut Hizbut Tahrir, dalam negara Daulah Islamiyah tidak boleh ada paham selain bersumber dari akidah Islamiyah. Negara tidak diperkenankan mengadopsi paham demokrasi karena tidak bersumber dari sumber akidah Islamiyah, dan paham demokrasi dianggap kafir karena pokok penyusunan perundang-undangan dalam demokrasi disusun oleh manusia, bukan oleh Allah," kata Ishomuddin seperti dilansir Antara.

Pernyataannya itu menyitir buku berjudul Hizbut Tahrir terbitan Lebanon. Menurut buku-buku yang dibaca Ishomuddin, Hizbut Tahrir Indonesia adalah bagian dari Hizbut Tahrir internasional, sebuah partai pembebasan yang bermaksud membangun kembali Daulah Islamiyah.

Ishomuddin menekankan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah konsensus kebangsaan yang merupakan sebuah kesepakatan final. NKRI sah dalam hukum Islam karena dalam NRKI umat Islam bebas beribadah dan berdakwah mengenai ajaran agama.

Menurutnya, mengupayakan terbentuknya sistem negara khilafah meski dibungkus oleh kegiatan dakwah layaknya yang dilakukan HTI, merupakan bentuk pengkhianatan nyata bagi konsensus nasional. Karena itu dapat dicegah dengan membubarkan HTI lebih dulu.