Merdeka.com - Tak ada angin tak ada hujan, Bareskrim Mabes Polri melayangkan surat panggilan untuk calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Sylviana Murni. Surat bernomor: 8/PK-86/I/2017/Tipidkor tertanggal 18 Januari 2017 itu berisi permintaan keterangan dan dokumen terkait pengelolaan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI di Kwarda Gerakan Pramuka DKI tahun 2014 dan 2015. Saat itu Sylviana Murni masih menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat.

Rencananya, Sylviana akan diperiksa hari ini, Jumat (20/1). Pemanggilan mantan wali kota Jakarta Pusat itu berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.lidik/04/I/2017/Tipidkor tanggal 6 Januari 2017 sesuai Laporan Informasi Nomor: LI/46/XI/2016/Tipidkor tanggal 24 November 2016. Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan asal mula kasus ini. Dia mengatakan, kasus ini muncul setelah adanya temuan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

"Merujuk dari hasil temuan, informasi. Makanya dalam penanganannya selalu setelah hasil audit lembaga resmi bisa jadi rujukan penyidik untuk penyelidikan," kata Boy di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/1).

"Kalau yang menjadi objek penyelidikan berkaitan dengan dugaan korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan dana bansos di beberapa tahun sebelumnya," tambahnya.

Sylviana berjanji tidak akan mangkir dari panggilan Bareskrim. "Insya Allah sebagai warga negara yang baik pastinya mengerti betul apa urusan hukum. Saya siap ikuti aturan, dan saya sangat kooperatif soal itu," ujarnya saat berada di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Kamis (19/1).

Dia berjanji mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dia tidak banyak berkomentar mengenai duduk perkara kasus dugaan korupsi bansos yang tengah menyeret namanya. Sylvi hanya berjanji datang. "Ya namanya dipanggil ya jalani. Saya punya komitmen bagaimanapun akan ikuti aturan. Pokoknya saya siap lakukan itu," ujar Sylvi.

Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Agus Yudhoyono justru yang berada di garda terdepan membela Sylviana atas tuduhan penyelewengan dana di dua kasus yakni dana bansos Pramuka dan sebelumnya yakni pembangunan masjid Al-Fauz di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Dengan penuh keyakinan Agus menyatakan bahwa Sylvi tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Keyakinan itu didapat setelah Agus berbincang dengan Sylvi.

"Saya meyakini betul, saya sudah bicara dengan Mpok Sylvi cawagub saya, bahwa tidak ada praktik-praktik yang dianggap melanggar ataupun diduga melanggar aturan apalagi sampai dikatakan ada penyelewengan anggaran dan sebagainya," tegas kepada awak media saat berada di kawasan Glodok, Jakarta Barat, Kamis (19/1).

Saat berbincang dengan Agus, Sylvi menyatakan, baik proses pembangunan masjid maupun dana bansos pramuka dilakukan secara transparan dan proses auditnya menggunakan akuntan publik. Meski begitu, Agus memastikan Sylvi akan kooperatif dengan pihak kepolisian agar kasus ini terang benderang.

"Dengan tegas beliau menyampaikan, tidak ada hal itu. Semua berdasarkan undang-undang. Semua itu dilakukan dengan transparansi akuntabilitas, bahkan dengan auditnya menggunakan akuntan publik. Tentunya Mpok Sylvi sebagai warga negara yang baik akan mengikuti menghormati proses atau yang diminta oleh pihak kepolisian. Saya tahu persis kapasitas beliau (Sylvi)," bebernya.

Mantan Perwira menengah TNI ini melihat kasus yang menyeret nama Sylvi kental dengan unsur politik untuk menjatuhkannya jelang pencoblosan pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta pada Februari 2017.

"Inilah yang memang sangat saya sayangkan. Rasa-rasanya aroma politiknya terlalu tinggi, mencari-cari sesuatu yang tidak ada," ungkapnya.

Dari penjelasan Sylvi, Agus semakin yakin ada upaya lawan politiknya yang mencoba menjatuhkannya dengan mencari kesalahan yang sebenarnya tidak terjadi. Namun putera sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia ini menolak menyebutkan pihak yang mencoba menjatuhkannya.

"Tentu kami menyayangkan ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan, memojokan, mendegradasi kami, saya dan Mpok Sylvi paslon nomor satu di Pilgu DKI Jakarta ini dengan seolah-olah menimbulkan atau mencari kesalahan yang tidak terjadi," imbuhnya.

"Tidak mungkin saya ceritakan disinilah. Tapi pasti ada pihak tertentu melakukan itu," tutupnya.

Polri berkali-kali membantah jika kasus ini disebut kental nuansa politis dan sebagai upaya menjatuhkan Agus-Sylvi. "Enggak ada," tegas Kabagpenum Divhumas Mabes Polri Kombes Martinus Sitompul.