Merdeka.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar mengatakan, dalam membendung aksi terorisme, data dari intelijen bisa diandalkan. Dia pun menuturkan, intelijen dari berbagai instansi sangat kuat, terlepas beberapa kejadian aksi teror belakangan terakhir.

"Intelijennya kuat di masing-masing (instansi). BIN-nya kuat, BAIS-nya kuat, intel polisinya kuat, tapi belum terkoordinir dengan baik. Ini mungkin ada suatu upaya mengkoordinir intel ini, supaya menjadi satu kesatuan intelijen yang baik di pemerintahan dan bisa bertindak tepat dan terukur," ucap Agum di Jakarta, Selasa (22/5).

Dia menegaskan, mekanisme kerja dari intelijen yang memang harus diubah. Agum menyatakan tidak ada yang kecolongan, menyusul masih banyak WNI yang dari Suriah bisa lolos kembali ke tanah air. Menurutnya tak gampang mengawasi mereka.

"Pengawasan susah. Memang ada masukan ke saya, terhadap WNI yang ke Suriah, ke Irak untuk mendukung gerakan ISIS, yang sudah teridentifikasi, cabut saja paspornya. Ini masukan ke saya. Apakah masukan itu bisa dibenarkan atau tidak. Itu perlu dipertimbangkan dan saya rasa perlu dicabut paspornya itu sebagai konsekuensi melanggar hukum dan mengkhianati bangsa dan negara," ujar Agum.

Disisi lain, dia menilai, pelibatan komando operasi khusus gabungan (Koopsusgab) jangan dipermanenkan, melainkan situasional. "Mungkin situasional ya itu menurut saya," ungkap mantan Komandan Kopassus itu.

Agum juga menyebut pihak Kepolisian yang akan berada di depan atau memegang komando dalam pemberantasan terorisme. Pelibatan TNI cukup melihat kondisinya, diperlukan atau tidak.

"Seperti Tinombala, itu kan kendali operasi di polisi, tapi dilibatkan Kostrad dan petugas organik TNI. Dalam menghadapi teror pun harus seperti itu," pungkasnya.

Reporter: Putu Merta Surya Putra

Sumber: Liputan6.com