Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius enggan mengungkap data instansi yang terpapar radikalisme. Alasannya, dia tidak ingin menyebabkan kegaduhan.

"Saya katakan sekali lagi saya tidak mau merilis itu walaupun ada kenapa? Yang tugas kita mereduksi nanti bikin resah. Coba contohnya sekarang perguruan tinggi sekian-sekian kan ribut itu di masyarakat," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).

Suhardi juga mengaku belum melakukan penelitian jumlah TNI atau ASN yang terpapar radikalisme. Dia ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan instansi terkait.

"Ya kan bagaimana saya memonitor semacam itu. Kalau sekarang di Polri contohnya kan teman-teman bisa tanya sama Polri, Polwan pun terpapar yang kemarin. Jadi artinya tanyalah pada institusi masing-masing tersebut," ungkapnya.

Sumua Kementerian Koordinasi

Kendati demikian, Surahdi meminta agar semua kementerian berkoordinasi dengan BNPT. Termasuk dalam melaporkan data anggota instansinya yang terpapar radikalisme.

"Kita minta kementerian itu kalau emang ada indikasi lapor sama kita. Sehingga kita sama-sama datanya kita," ucapnya.