Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tengah menyinggung salah seorang tokoh nasional dianggap anti Pancasila. Dari ciri disampaikan, tudingan sempat mengarah kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Adhyaksa Dault. Kondisi ini segera dibantah dan dijelaskan Adhyaksa.

Selain menghubungi langsung Tjahjo, dirinya juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat ini dilakukan perihal adanya tudingan setelah ramai video dirinya hadir di acara ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tahun 2013 silam.

"Saya sudah mengirim surat, sudah konfirmasi ke Pak Jokowi, Menteri BUMN Rini Soemarno dan juga BIN," kata Adhyaksa kepada merdeka.com, Senin (22/5).

Adhyaksa merasa perlu mengirimkan klarifikasi itu kepada para petinggi negara. Sehingga dirinya tidak menjadi sasaran. Sebab, dirinya heran ada serangan mengenai ideologi menyasar dirinya.

Dia mengaku gusar atas isu ini. Sebab, Adhyaksa menceritakan, kakeknya merupakan pejuang. Bahkan ketika itu tewas karena berani mempertahankan Pancasila. Sehingga Komisaris BRI, perusahaan BUMN, ini merasa heran bahwa ada pihak belakang mengaitkannya dengan anti Pancasila.

"Kakek saya mati karena mempertahankan Pancasila. Yang anti Pancasila itu komunis," tegasnya.

Seperti diketahui, Tjahjo Kumolo menyinggung adanya tokoh nasional yang diduga ingin mengubah ideologi negara. "Bayangkan ada tokoh nasional, mantan menteri, komisaris BUMN besar berteriak-teriak ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam," ungkap Tjahjo.

Namun Tjahjo tidak menyebutkan tokoh yang dimaksud. Dia hanya mengatakan bahwa informasi tersebut data baru yang ditemukan oleh Menko Polhukam Wiranto. Politisi PDIP ini menyebut Wiranto sudah memiliki data dan bukti baik berupa rekaman visual, data tertulis maupun foto. Data itu menunjukkan bahwa tokoh tersebut sedang mengucapkan kata-kata untuk mengganti ideologi Pancasila. "Masak enggak tahu? Ada lah, ada rekamannya," ujarnya.

Tokoh yang dimaksud Tjahjo saat ini masih duduk di kursi empuk sebagai komisaris di perusahaan pelat merah. Disinggung soal pencopotan jabatan orang yang dimaksud, Tjahjo enggan berkomentar banyak. "Pencopotan, urusan menteri BUMN. Saran saya ya harus dicopot dong," terangnya.