Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Adanya lapas istimewa, BNN sarankan Kemenkumham rubah sistem lapas

Adanya lapas istimewa, BNN sarankan Kemenkumham rubah sistem lapas BNN bersama Putri Indonesia musnahkan narkoba. ©2017 merdeka.com/nur habibie

Merdeka.com - Terungkapnya lapas mewah di Klas IA Cipinang, Jakarta Timur, yang dihuni oleh anak buah dari Freddy Budiman yaitu Haryanto Chandra alias Gombak, membuat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso meminta agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bisa melakukan evaluasi dan pembetulan terhadap penerapan sistem pengelolaan lapas.

"Kita sudah menyampaikan ke Dirjen Lapas dan Menkumham. Tentunya hal ini kewenangan Menkumham dan Dirjen Lapas. Yang harus dibenahi adalah bagaimana sistem di lapas itu. Yang kedua itu harus bisa kita ungkap modus operandi keterlibatan oknum di dalam yang melibatkan sipir," kata Buwas di Kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, Kamis (15/6).

Kelemahan yang ada di dalam lapas menurut Buwas, semua dikarenakan sistem yang tidak dievaluasi dengan bijak. Sehingga bermunculan oknum-oknum pegawai pemerintah yang tergiur ikut bermain dalam bisnis haram tersebut.

"Karena selama ini saya yakin sistemnya tidak pernah diperbaiki dan dibangun. Bagaimana pengawasannya, tugas yang harus dilakukan. Sehingga keterlibatan oknum itu bisa terjadi karena kelemahan sistem yang ada," ujarnya.

Untuk mengatasi gerak gerik bandar narkoba di dalam lapas tidak cukup dengan menindak tegas oknum pegawai pemerintah saja. Buwas menyarankan, agar dirubahnya sistem untuk pengelolaan lapas agar tidak lagi adanya lapas istimewa.

"Terus modus operandi, kita harus tau betul apa yang terjadi sehingga tau dari akar permasalahannya. Kalau hanya kita tindak, pecat, ganti, belum tentu menyelesaikan masalah selama sistemnya tidak diperbaiki," jelasnya.

BNN sendiri sudah mengetahui jaringan-jaringan narkotika di dalam lapas, namun susah untuk melakukan penangkapan dikarenakan susahnya untuk masuk ke dalam lapas tersebut.

"Secara hukum sulit. Tapi kalau di luar hukum dalam artian kita menelusuri, kita sudah tau siapa yang bermain, dimana. Hanya kita kan tidak bisa masuk secara leluasa untuk melakukan penangkapan dan menemukan barang bukti yang ada di dalam lapas," tutup Buwas.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Sistem Tol Tanpa Sentuh Diklaim Bisa Hemat BBM Kendaraan

Sistem Tol Tanpa Sentuh Diklaim Bisa Hemat BBM Kendaraan

Penerapan sistem bayar tol tanpa sentuh tersebut dinilai memberikan sejumlah dampak positif bagi Indonesia.

Baca Selengkapnya
Bansos Bergambar Prabowo-Gibran, TPN Lakukan Investigasi dan Bakal Lapor ke Bawaslu

Bansos Bergambar Prabowo-Gibran, TPN Lakukan Investigasi dan Bakal Lapor ke Bawaslu

Bansos merupakan program pemerintah, sehingga tidak benar jika hanya diklaim salah satu paslon.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Usai Ramai Dikritik Wajib Lapor Barang Sebelum ke Luar Negeri, Ditjen Bea Cukai: Kebijakannya Tidak Wajib

Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Kena Somasi, Dianggap Tebang Pilih Tangani Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu Kena Somasi, Dianggap Tebang Pilih Tangani Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu

Baca Selengkapnya
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon

Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Respons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar

Respons Agus Gumiwang Masuk Bursa Calon Ketum Golkar

Jawabannya masih sama yaitu masih fokus mengurus perindustrian.

Baca Selengkapnya