Merdeka.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian digoyang isu bernada suku, agama, RAS, dan antar golongan (SARA). Padahal selama ini Kapolri cukup rajin bersilaturahmi dengan ulama dan organisasi Islam.

Dalam video yang beredar di media sosial, pidato Tito dianggap menyinggung organisasi umat Islam di luar Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Beragam reaksi pun muncul. Tito dianggap tidak menghargai peran organisasi Islam di luar NU dan Muhammadiyah.

Ternyata pidato itu disampaikan pada Februari 2017. Saat itu Kapolri Tito Karnavian berada di Pesantren Tanara Serang Banten milik Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Rais Aam PBNU Ma'ruf Amin. Tito berpidato cukup panjang, selama 26 menit. Video viral yang beredar ternyata diedit dan dipotong. Sehingga konteksnya menjadi bias dan memicu kontroversi.

"Yang jadi viral itu adalah bagian pidato yang menurut keterangan pak Kapolri tidak sesuai dengan jiwa, inti yang disampaikan dalam pidato itu dan karena itu pidato itu adalah terpotong-potong sebagiannya yang sehingga menghilangkan seluruh rangkaian cerita pidato yang, yang pada saat itu dilakukan," ucap Ketua Umum Syarikat Islam Hamdan Zoelva usai bertemu Kapolri untuk mengklarifikasi video tersebut.

Hamdan mengaku sempat marah dengan pidato Tito. Sebelum mendapat penjelasan dari Tito, pihaknya sempat melakukan protes keras. Namun setelah mendapat penjelasan, pihaknya bisa memahami tidak ada niat Kapolri untuk menyampingkan peran ormas-ormas Islam dan menyebut ormas lain merontokkan negara.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian langsung menyambangi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jalan Salemba, Jakarta Pusat. Tito disambut Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj beserta perwakilan 14 ormas islam yang tergabung di Lembaga Persatuan Ormas Islam (LPOI). Tito menyampaikan klarifikasi video pidato mengenai ormas islam yang sempat viral.

"Saya memberikan klarifikasi tentang konteks-konteks pidato saat itu. Saya menyampaikan kronologi, kontekstual, dan isi seperti apa," ujar Kapolri.

Menurut Kapolri, Ma'ruf Amin adalah saksi yang mendengar langsung kata sambutannya. Ma'ruf Amin juga sudah memberikan klarifikasi atas pidato Kapolri. Tito justru heran dengan beredarnya video itu.

"Justru yang menjadi pertanyaan sebetulnya bagi saya kok bisa muncul sekarang dan dipotong begitu. Alhamdulillah bisa dipahami dan sedikit pun tidak ada niat dari saya selaku Kapolri termasuk institusi polri untuk tidak membangun hubungan dengan Organisasi Islam di luar NU dan Muhammadiyah," kata Kapolri.

Ketua MUI Ma'ruf Amin menilai tak ada yang salah dalam pidato Kapolri. Pidato mantan Kapolda Metro Jaya itu sesungguhnya terkait peran ulama dalam mengawal keutuhan dan persatuan bangsa. Konteksnya dalam rangka menghadapi radikalisme, isu-isu khilafah.

Pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS), Bambang Rukminto melihat kemungkinan ada pihak-pihak yang ingin membentukan Kapolri dengan umat Islam.

"Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Ini tidak lepas dari politik. KIta ketahui bahwa posisi Kapolri itu kan sangat vital. Selalu dicari lubang-lubang yang bisa jadi celah," ungkap Bambang saat berbincang dengan merdeka.com, Rabu (31/1).

Upaya membenturkan Kapolri dengan umat Islam ini tidak lepas dari sepak terjang kepolisian semasa pemerintahan Jokowi-JK. Selama ini kepolisian dinilai terlalu dekat dengan kepentingan politik. Di sisi lain, kepolisian justru hanyut dalam euforia itu.

Seharusnya polisi lebih dewasa dan menjaga jarak dari kepentingan politik agar tidak ikut dijadikan korban kepentingan. Sementara yang terjadi di era Jokowi, polisi seolah diberi ruang besar untuk terlibat dalam banyak hal.

"Dalam kasus video itu mungkin bisa diolah pihak-pihak lain yang tidak senang dengan Kapolri. Banyak pihak yang senang dan enggak seneng, capek kalau urus begitu," ucapnya.

Yang terpenting, Kapolri mengubah pola komunikasi politik. Sebab, posisi Polri akan sulit lepas dari kepentingan politik. Padahal UU kepolisian secara tegas menyatakan bahwa kepolisian sebagai aparat negara diharapkan netral. Sebab, polisi adalah alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Bukan untuk kepentingan politik.

"Problemnya adalah kita melihat ini soal model komunikasi politik kapolri kadang membuat beberapa pihak baper (terbawa perasaan). Kapolri seyogyanya harus introspeksi dan mengubah pola komunikasi. Ke depan komunikasi politik harus matang. Hindari yang bisa jadi boomerang," jelasnya.