Merdeka.com - Forum Pedagang Bir se-Banyumas mengeluhkan banyaknya upeti harus disetor kepada aparat dan organisasi masyarakat (ormas) dengan nominal tertentu. Kondisi ini tentu memperparah nasib pedagang sehingga memaksa menaikkan harga.

Seorang pedagang bir eceran, M Rifai mengatakan, nasib pedagang bir eceran makin susah akibat pelarangan. Apalagi, katanya, banyak pedagang mengeluhkan adanya pemaksaan menyetorkan 'upeti' dalam nominal tertentu kepada aparat dan organisasi masyarakat yang sering melakukan razia terhadap produk bir.

"Pelarangan penjualan bir di tingkat eceran tidak adil. Pedagang kecil seperti kami, terus dicekik. Bahkan, kami dipaksa menyetorkan uang dalam jumlah tertentu kepada oknum agar bisa berjualan, sementara negara telah memungut cukai dan pajak atas produk bir," ungkap Rifai, Senin (30/5).

Menurut dia, banyaknya upeti disetorkan kepada aparat juga berpengaruh kepada mahalnya harga bir. "Banyak konsumen yang beralih ke minuman oplosan. Apabila oplosan terus dikonsumsi karena konsumen tak mampu membeli bir," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Forum Pedagang Bir Se-Banyumas, Nas Sabarani, mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat regulasi tentang penjualan obat antibiotik yang kerap digunakan sebagai bahan oplosan minuman keras. Regulasi itu dinilai lebih baik daripada melarang pedagang berjualan bir.

"Mengapa kami saja yang dilarang (berjualan bir). Seharusnya aparat juga melarang penjualan secara bebas bahan kimia yang dijual di apotek dan toko penyedia bahan kimia untuk keperluan rumah tangga yang kerap digunakan sebagai bahan baku oplosan," kata Nas.

Nas mengemukakan, selain membunuh mata pencarian pedagang bir eceran, pada kenyataannya minuman oplosan juga telah menghilangkan banyak nyawa. Dia juga mendapatkan temuan banyaknya masyarakat Banyumas mencampur minuman beralkohol dengan bahan kimia yang bebas dijual di apotek dan toko bahan kimia rumah tangga.

"Meski belum ada korban jiwa akibat minuman oplosan di Banyumas, kenyataannya marak ditemukan dalam masyarakat Banyumas. Persoalan ini terjadi karena harga bir yang cukup mahal setelah pemberlakuan pelarangan penjualan minuman beralkohol di sejumlah daerah. Imbasnya, masyarakat mulai meracik sendiri, karena keterbatasan uang membeli bir," katanya.

Dia mengaku khawatir jika pemberlakuan regulasi itu terus berlangsung akan berdampak pada semakin banyaknya minuman beralkohol palsu. "Saat ini saja, banyak dari mereka yang memilih minuman beralkohol palsu dari luar negeri, karena harganya lebih murah dari sebotol bir, serta kandungan alkohol jauh lebih tinggi," terangnya.