Ada Peran Eks Ketum PPP Romahurmuziy Dalam Kasus Korupsi DAK Walkot Tasikmalaya

Rabu, 16 Desember 2020 17:14 Reporter : Aksara Bebey
Ada Peran Eks Ketum PPP Romahurmuziy Dalam Kasus Korupsi DAK Walkot Tasikmalaya Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman. ©2018 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Wali Kota nonaktif Tasikmalaya, Budi Budiman didakwa melakukan praktik korupsi untuk memuluskan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Diketahui, ada peran mantan Ketua PPP, Romahurmuzi dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Rabu (16/12). Budi didakwa Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus ini bermula saat Budi yang ingin memperoleh DID pada APBN 2017 dan DAK pada APBN 2018 bertemu dengan Romahurmuziy di Jakarta. Keduanya saling mengenal karena berada dalam naungan partai yang sama.

Rohamurmuziy mengenalkan Budi kepada aparatur sipil negara (ASN) yang sebagian dari mereka bertugas di Kementerian Keuangan. Mereka adalah Yaya Purnomo, ASN di lingkungan Sub Direktorat Pengembangan Perkotaan Kementerian Keuangan, Puji Suhartono.

Mereka menjadi pihak yang dapat melakukan pengurusan DID dan Dana Perimbangan berupa DAK/Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kota Tasikmalaya. Romahurmuziy kemudian Terdakwa mengajukan Permohonan DID TA 2017 untuk Kota Tasikmalaya sekaligus membicarakan biaya pengurusannya melalui Yaya dan Puji. Rifa Surya belakangan ikut dalam mengurusi hal ini.

"Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi uang Rp1 miliar kepada pegawai negeri," ujar Yoga Pratomo, Jaksa KPK di persidangan.

"Selanjutnya, Romi, panggilan akrab Romahurmuziy, meminta terdakwa mengajukan permohonan DID 2017. Sekaligus membicarakan biaya pengurusan melalui Yaya Purnomo dan Puji Suhartono," kata Yoga.

Budi kemudian mengajukan permohonan dana DID itu senilai Rp100 miliar terdiri dari pengadaan alat kesehatan Rp50 miliar dan infrastruktur Rp50 miliar dan disetujui Rp44,6 miliar lebih setelah diumumkan Kementerian Keuangan pada 2 November 2016.

Pada 24 November 2017, Yaya dan Puji mendatangi Budi Budiman, menyampaikan permohonannya sudah disetujui dan meminta biaya pengurusan. Namun, saat itu, Budi belum bisa merealisasikannya. Lalu, pada 25 April 2017, Romahurmuziy menagih biaya pengurusan.

"Romahurmuziy meminta agar terdakwa menyelesaikan biaya pengurusan DID 2017 kepada Yaya dan Puji. Atas permintaan tersebut, terdakwa berkomitmen memenuhi biaya tersebut dan meminta waktu untuk menyiapkannya," ujar dia.

29 Mei 2017, Pemkot Tasikmalaya kembali mengajukan permohonan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp323,8 miliar lebih. Budi menemui Yaya dan Rifa Surya di Jakarta untuk dibantu pengurusannya. Pengajuannya disetujui namun terealisasi Rp124,3 miliar.

Biaya pengurusan itu pun ditagihkan ke Budi Budiman selama kurun waktu 15 Desember 2017 hingga 3 April 2018, secara bertahap, Budi menyerahkan uang untuk biaya pengurusan dengan total uang yang diberikan Rp1 miliar. Dalam sidang yang dipimpin Dennie Arsan Fatrika itu, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan terdakwa. [gil]

Baca juga:
Jabar Tertinggi Kasus Korupsi, Ini Pesan Gubernur Ridwan Kamil untuk Kepala Daerah
Wali Kota Tasikmalaya Ditahan KPK, Tugas dan Wewenang Dialihkan ke Wakil
Lewat Kuasa Hukum, Begini Pesan Wali Kota Tasikmalaya Usai Ditahan KPK
Wali Kota Tasikmalaya Ditahan KPK, Pemkot akan Koordinasi ke Pemprov Jabar
Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman Resmi Ditahan KPK
KPK Periksa Wali Kota Tasikmalaya Sebagai Tersangka Kasus Suap

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini