Merdeka.com - Mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim menilai pemerintah menyusupkan pasal karet yakni pasal yang mengancam demokrasi dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Undang-undang itu saat ini masih dalam tahap pembahasan di DPR.

Salah satunya Pasal 219 tentang larangan menyebarkan melalui media apapun, atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan ancaman hukuman pidana tujuh tahun penjara.

"Itu salah satu pasal yang mengancam tatanan demokrasi kita," ujar Ifdhal dalam diskusi Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara dalam RKUHP di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Senin (22/8).

Lebih jauh, Ifdhal memaparkan, ketentuan dalam pasal larangan menyebarkan paham Komunisme/Marxisme-Leninisme adalah ketentuan yang tidak pasti alias absurd. Sebab, dalam konteks di Indonesia paham itu merupakan hanya buah pemikiran dari banyaknya paham ideologi di dunia.

"Ketentuan itu juga tidak pasti. Seharusnya dalam KUHP sebuah tindakan yang bisa dikatakan melanggar hukum pidana, dia harus bersifat pasti atau jelas," bebernya.

Dengan demikian, sambung Ifdhal pemerintah Indonesia dan DPR dapat mengkaji lebih jauh lagi tentang pembahasan Rancangan KUHP saat ini tengah dibahas di DPR.

"Jangan sampai pasal karet seperti ini masuk dalam rancangan KUHP kita," pungkasnya.