Merdeka.com - Demo imbas kenaikan harga BBM terjadi di dua lokasi, yaitu Istana Merdeka dan DPR. Massa aksi berasal dari sejumlah elemen, di antaranya, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) dan elemen lainnya.

Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat, Kompol Purwanta menerangkan, ada sembilan titik konsentrasi yang bakal didatangi pengunjuk rasa hari ini diantaranya di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, dan Gedung DPR/MPR.

"Ada 9 titik demo atau konsentrasi massa. Pengunjuk rasa dari 19 elemen," kata Purwanta saat dihubungi, Senin (5/9).

Polisi telah menyiapkan lalu lintas guna mencegah kemacetan akibat demo kenaikan BBM. Rekayasa lalu lintas bersifat situasional tergantung dari jumlah massa dan ruas jalan yang akan dipakai pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi.

"Pokoknya liat situasi di lapangan aja ya, intinya tentatif dan pengendalian lebih soft saja," ujar dia.

Purwanta mengatakan, informasi mengenai penutupan maupun rekayasa lalu lintas akan disampaikan lebih lanjut. Saat ini, situasi masih terpantau kondusif.

"Perkembangan nanti saling nyusul saja nanti kalau ada perkembangan," ujar dia.

Ketum PMII Abdullah Syukri menyatakan demo tersebut bakal dihadiri setidaknya dua ribu orang. Mereka menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sedang sulit.

"Kami akan serempak turun aksi ke jalan di berbagai daerah. Kami tidak segan juga akan turun aksi di depan Istana dan mengerahkan 2.000 kader dari seluruh Indonesia," kata Abdullah Syukri dalam keterangan tertulis, Minggu (4/9).

Dia menegaskan aksi juga bakal digelar oleh kader-kader PMII di berbagai daerah. Berdasarkan pamflet yang tersebar di media sosial, PB PMII bakal menyuarakan empat tuntutan dalam demo besok hari.

Pertama, menolak secara tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kedua, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM.

Ketiga, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Keempat, mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.

Reporter: Ady Anugrahadi