Merdeka.com - Pemerintah tengah merencanakan untuk membuka kembali ekonomi secara bertahap di tengah pandemi Covid-19. Pada sejumlah jenis kegiatan ekonomi yang akan buka dari 1 Juni 2020 sampai Agustus 2020.

CEO Indo Barometer, M. Qodari menyambut baik rencana pemerintah, dengan merumuskan agenda yang disebut Tatanan Hidup dengan Covid-19 (THC).

"Wacana dan skenario tentang THC harus dipikirkan karena kemampuan ekonomi Indonesia sangatlah terbatas. Sementara belum ada kepastian Covid berakhir," kata Qodari dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5).

Dia tidak meyakini kalau pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota dapat membiayai makan rakyat lebih lama lagi serta berikan stimulus ekonomi lainnya saat bekerja dan sekolah di rumah saja.

"Menkeu Sri Mulyani tidak memberi jawaban pasti. Ia hanya menyebut tiga, enam dan sembilan bulan. Sembilan bulan artinya Desember 2020," ujarnya.

Saat ditanya, lalu kapan wabah Covid-19 benar-benar berakhir? Qodari mengatakan, belum ada yang tahu pasti jawabannya. Yang jelas, wabah ini diprediksi baru benar-benar habis jika vaksin telah ditemukan.

Sedangkan, Bill Gates memperkirakan vaksin bisa diproduksi massal paling cepat 18 sampai dengan 24 bulan. Lalu, WHO menyebut akhir 2021. Terlebih, kata dia, membutuhkan waktu yang lama untuk memvaksin 7,8 miliar manusia di seluruh dunia.

"Belum lagi temuan bahwa Covid-19 telah bermutasi menjadi beberapa tipe. Tiap tipe mungkin saja memerlukan vaksin berbeda. Maka perjalanan menuju imunitas terhadap Covid-19 makin panjang. Itu sebab Indonesia (dan semua negara) harus menyiapkan THC," jelasnya.

Pada kesimpulannya, jelas Qodari, THC adalah kondisi kehidupan di mana wabah Covid-19 belum hilang namun manusia kembali beraktivitas, bekerja, sekolah dan bahkan berwisata, dengan protokol kesehatan Covid 19.

Masyarakat harus bekerja karena tak mungkin pemerintah seterusnya memberi makan seluruh rakyat. Jika diteruskan, negara bangkrut, orang mati kelaparan dan terjadi kerusuhan sosial di mana-mana.

"Singkatnya, cepat atau lambat, Indonesia harus move on, dengan Covid-19. Ini hidup beresiko tapi resiko lain, yakni kelaparan dan kerusuhan, juga mengancam. Yang harus dilakukan adalah menata kehidupan sedemikian rupa sehingga aktivitas kembali berjalan tapi resiko Covid-19 diminimalisir. Misalnya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan," paparnya.

Kemudian, Qodari menjelaskan telah menyusun 9 skenario menuju THC, lalu pemerintah pusat harus berperan sebagai dirigennya. Yakni membuat Gugus Tugas (GT) THC, menunjuk Ketua GT berpengalaman menangani peristiwa atau event dalam skala super besar, menyusun Tim Cetak Biru THC, melakukan Simulasi THC dalam berbagai lini kehidupan, melakukan sosialisasi THC dalam skala masif, menyiapkan infrastruktur kesehatan Covid-19 yang lebih banyak, merumuskan jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi baru dalam periode THC, menerapkan secara bertahap dan hati-hati, dan mengawasi dan memperbaiki THC agar semakin efektif dan maksimal.

Kenapa harus gugus tugas bukan kementerian tertentu? Kata Qodari, THC melibatkan sangat banyak aspek kehidupan. Jika hanya kementerian tertentu, katakanlah ekonomi, maka perspektifnya sempit dan vertikal. Ini akan membuat THC gagal mengingat setiap aspek terkait satu dengan lain.

"Misalnya sekolah yang akan dibuka pada 15 Juni 2020. Apakah semua sekolah siap dan satu pemahaman tentang sistem shift? Bagaimana implementasi detail di lapangan? Bagaimana susunan kursi di kelas? Kurikulum sekolah? Adakah perbedaan kondisi sekolah swasta dan negeri," paparnya.

Selanjutnya, jelas Qodari, Presiden Jokowi wajib menunjuk seorang ketua dengan pengalaman yang teruji dalam menangani peristiwa atau event super besar karena persiapan, transisi dan pengelolaan THC adalah pekerjaan maha besar sekaligus presisi karena berkaitan dengan keselamatan.

Dia mencontohkan dengan dua peristiwa besar yang pernah terjadi di Indonesia Pertama, tsunami dan gempa Aceh akhir 2004 dan penyelenggaraan Asian Games 2018.

"Dalam tsunami Aceh 2004, seluruh wilayah hancur dan harus dibangun dalam situasi darurat. Pada Asian Games 2018, sangat banyak venue kualitas internasional yang harus dibangun. Ditambah target kenaikan prestasi. Orang- orang kunci dalam dua peristiwa di atas layak dipertimbangkan menjadi Ketua THC," ungkapnya.

Berikutnya, ketua THC mulai menyusun cetak biru yang pada gilirannya akan menjadi panduan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam menyusun di tempat masing-masing. Libatkan seluruh elemen masyarakat.

Peningkatan Fasilitas Kesehatan Pada Penerapan THC

Menurutnya, Pemerintah perlu menyiapkan fasilitas kesehatan Covid-19 di atas jumlah yang ada saat ini. Sebab di era THC diasumsikan akan terjadi kenaikan pasien positif Covid.

"Mungkin separuh rumah sakit di Indonesia harus ditransformasi menjadi rumah sakit khusus Covid. Atau pemerintah subsidi separuh hotel agar berubah menjadi hotel karantina," katanya

"Masyarakat di era THC harus melakukan tes Covid secara rutin. Idealnya 10 hari sekali. Saat ini tes rutin tampaknya hanya dimungkinkan dengan tes cepat," tambahnya

Oleh sebab itu, Qodari menyarankan supaya tes cepat tersedia massif, ada dua cara. Pertama, memberikan gratis di puskesmas. Kedua, memberi ijin edar agar dapat dibeli bebas di apotik, atau keduanya sekaligus.

Pada intinya, terang Qodari, THC dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Implementasi THC dapat meniru PSBB. Misalnya Jabotabek atau beberapa daerah terlebih dahulu.

Pemerintah Jokowi harus menyusun sendiri karena tidak ada presedennya di Indonesia dan di dunia. THC harus kuat secara desain dan implementasi. Pengelola dan perspektif harus tepat.

"Jangan sampai THC mengalami gonjang-ganjing seperti program Kartu Pra Kerja. Nilai dan pengaruh THC terhadap negara ini jauh lebih besar daripada Kartu Pra Kerja. Bahkan THC menjadi kunci berhasil atau gagalnya Presiden Jokowi dalam penanganan Covid 19. Sejarah akan mencatat," pungkas Qodari.