7 Bulan Berlalu, Harun Masiku Masih Misterius

Merdeka.com - Sudah hampir tujuh bulan, KPK masih belum berhasil menangkap tersangka kasus suap Eks calon legislatif PDI Perjuangan (PDIP) Harun Masiku yang turut menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Berdasarkan catatan merdeka.com pemburuan bermula saat operasi senyap pada Rabu, 8 Januari 2020. Tim KPK mengamankan delapan orang dan menetapkan empat sebagai tersangka.

Para tersangka itu ialah Harun Masiku, eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, kader PDIP sekaligus eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan Saeful (Swasta).

Tetapi, Harun telah menghilang semenjak operasi senyap tersebut. Hingga informasi yang diyakini KPK atas keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), juga tak berhasil ditangkap.

Kemudian, Pada 9 Januari, KPK telah menetapkan Harun sebagai tersangka dan memintanya menyerahkan diri. Tak kunjung muncul, KPK memutuskan untuk memasukan eks Caleg PDIP itu sebagai daftar buronan pada 29 Januari.

Jejak Harun seperti teka teki hingga menimbulkan beragam spekulasi yang tak kunjung terbukti. Senin (13/1), Ditjen Imigrasi Kemenkumham menyatakan, Harun terbang ke Singapura sejak 6 Januari 2020 dan belum kembali ke Indonesia.

Selanjutnya, sembilan hari berselang, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Ronny Sompie mengakui Harun Masiku telah berada di Indonesia sejak tanggal 7 Januari 2020. Harun tiba di Jakarta setelah sehari sebelumnya pergi ke Singapura.

Pengakuan yang terlambat, ungkap Ronny, karena faktor keterlambatan informasi yang diperoleh Ditjen Imigrasi dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun dia malah dicopot berkenaan hasil dari tim gabungan untuk menyelidiki kesalahan informasi soal catatan perjalanan Harun.

Mula Perkara Harun Masiku

Kasus ini bermula ketika caleg PDIP dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I Nazarudin Kiemas meninggal. Nazarudin memperoleh suara terbanyak di Dapil itu. Namun, karena dia meninggal, KPU memutuskan mengalihkan suara yang diperoleh Nazarudin kepada Riezky Aprilia, caleg PDIP dengan perolehan suara terbanyak kedua.

Kendati demikian, Rapat Pleno PDIP menginginkan agar Harun Masiku yang dipilih menggantikan Nazarudin. PDIP sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung dan menyurati KPU agar melantik Harun Masiku. Akan tetapi KPU tetap dengan keputusannya untuk melantik Riezky.

Suap yang diberikan kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan diduga untuk mengubah keputusan KPU tersebut. Sehingga menaikan Harun yang akan dipilih menjadi wakil rakyat.

Dana Tak Terbatas Agar Harun Masiku Jadi Anggota DPR

Dalam persidangan, Senin (20/7), Wahyu menyatakan ada dana operasional tak terbatas agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR RI Fraksi PDIP periode 2019-2024 melalui metode pergantian antar-waktu (PAW).

Jaksa Ronald sebagai yang membacakan BAP Wahyu mengatakan, perwakilan dari PDIP, yakni Donny Tri Istiqomah, Agustiani Tio Fridelia dan Saeful Bahri mendatangi Wahyu di kantor KPU menyampaikan ada dana tak terbatas agar Harun bisa menggantikan Rezky Aprilia.

"Pada saat itu saudara Donny di kantor KPU, saudara Donny Tri Istiqomah menyampaikan bahwa terdapat dana operasional yang tidak terbatas, namun saya tidak ingat waktu tepatnya saudara Donny Tri Istiqomah datang ke kantor saya, betul keterangan yang ada di dalam BAP saudara tadi?" tanya Jaksa Ronald di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (20/7).

Wahyu membenarkan pengakuannya dalam BAP tersebut. "Benar," Wahyu menjawab.

Kemudian, Jaksa Ronald kembali menegaskan soal pengakuan Wahyu dalam BAP saat proses penyidikan di lembaga antirasuah.

"Betul ya, berarti memang ada Pak Saeful, Pak Donny juga pernah menyampaikan kepada saudara ada dana operasional tidak terbatas betul?" tanya Ronald lagi.

"Pak Jaksa, yang menyampaikan ada dana tak terbatas itu Pak Donny, yang saya maksud kan, bahwa Pak Saeful, bu Tio, Pak Donny itu mendekati saya itu konteksnya tidak bersama-sama, tetapi yang menyampaikan ada anggaran tidak terbatas itu Pak Donny," kata Wahyu.

KPK Perpanjang Masa Cegah Harun Masiku ke Luar Negeri

KPK memperpanjang masa cegah ke luar negeri terhadap Harun Masiku. Harun Masiku menjadi buronan dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

"Dalam rangka mendukung proses penyidikan, KPK memperpanjang masa cegah, atau melarang bepergian ke luar negeri terhadap HAR terhitung sejak 10 Juli 2020 dan berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (20/7).

Ali mengatakan, surat perpanjangan pencegahan ke luar negeri terhadap penyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu sudah dikirim ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Saat ini KPK tetap menjalin koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Keimigrasian untuk terus mencari dan menangkap keberadaan DPO tersebut. Perkembangannya nanti akan kami informasikan lebih lanjut," kata Ali.

Politikus PDIP Harun Masiku dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024.

Tak hanya Harun Masiku dan Wahyu Setiawan, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus ini. Yakni mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan Saeful Bahri pihak swasta.

Pemberian suap untuk Wahyu itu diduga untuk membantu Harun dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih dari Fraksi PDIP yang meninggal dunia yaitu Nazarudin Kiemas pada Maret 2019. Namun dalam pleno KPU pengganti Nazarudin adalah caleg lainnya atas nama Riezky Aprilia.

Wahyu diduga sudah menerima Rp 600 juta dari permintaan Rp 900 juta. Dari kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan pada Rabu, 8 Januari 2020 ini, tim penindakan KPK menyita uang Rp 400 juta.

Dalam perkara ini, Saeful divonis 20 bulan penjara, sementara Wahyu dan Agustiani masih menjalani proses persidangan. Sedangkan Harun Masiku masih dalam perburuan tim lembaga pemberantasan korupsi.