50 Juta akun diretas jelang Pilpres, Menkominfo didesak minta penjelasan Facebook
Merdeka.com - 50 juta akun pengguna Facebook yang dibobol pada Sabtu (29/9). Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk proaktif menghadapi peristiwa peretasan 50 juta akun Facebook via fitur ‘View As’.
Ketua HPHSI Galang Prayogo mendesak agar Menteri Rudiantara lebih aktif untuk segera meminta penjelasan kepada Facebook mengenai daftar akun yang diretas.
"Kementerian Kominfo sudah seharusnya proaktif. Facebook harus terbuka, adakah daftar akun yang diretas berasal dari Indonesia? Jangan lupa, saat ini Indonesia memasuki tahun politik. Bisa saja akun-akun itu digunakan oknum tak bertanggung jawab untuk kepentingan kampanye hitam," kata Galang saat dikonfirmasi, Senin (1/10).
Galang juga meminta Kemkominfo untuk tetap waspada terhadap setiap kemungkinan gangguan keamanan dan stabilitas ‘kehidupan’ di media sosial terlebih memasuki tahun politik.
"Sejak awal kita semua memprediksi hoaks akan merajalela menjelang Pilpres 2019, semua setuju hoaks menjadi musuh bersama, tetapi tidak ada langkah konkret untuk mencegah itu semua," ungkapnya.
Galang pun menyinggung mengenai penanganan situs hoaks yang menimpa Sandiaga Uno. Dari peristiwa tersebut, pihaknya menilai kinerja Kemkominfo masih belum efisien dan membahayakan untuk budaya bermedia sosial di Indonesia.
"Kalau setiap persoalan dibiarkan menjadi fenomena yang meluas. Situs yang jelas-jelas berisi konten negatif sangat lambat ditutup. Persoalan yang ada di depan mata saja lambat, bagaimana nasib pencegahannya?," tegasnya.
"Inilah yang menjadi persoalan dasar media sosial di Indonesia. Pemerintah kerap abai dengan fenomena yang belakangan kita sudah ketahui menjadi sumber permasalahan dan kerap lambat menanganinya," imbuhnya.
Kemkominfo diharapkan tidak menganggap enteng terkait peretasan akun Facebook yang telah berulang ini.
"Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan. Media sosial dari multiplatform hanya salah satu dari beragam persoalan komunikasi dan informatika. Kalau pemerintah tidak proaktif menganalisa kemungkinan buruk yang akan terjadi dan mencari solusi dari itu semua, tentu kekacauan media sosial akan menjadi sebuah keniscayaan," ujar Galang.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaAiman Bakal Diperiksa Terkait Penyebaran Berita Bohong Pada 26 Januari 2024
Aiman bakal diperiksa terkait penyeberan berita bohong netralitas Polri di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Respons Melki Dinonaktifkan dari Ketua BEM UI, Benarkah Buntut Kritik Pemerintah?
Tudingan Melki melakukan kekerasan seksual pertama kali ramai diperbincangkan di media sosial setelah diunggah akun @BulanPemalu.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Briptu Mustakim, Polisi Tampan dengan 290 Ribu Pengikut di IG
Briptu Mustakim, polisi ganteng yang menarik perhatian di media sosial, menginspirasi dengan kesederhanaan dan prestasinya.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Polisi Soal 9 Petani Digunduli Usai Jadi Tersangka Mengancam Pekerja IKN
Tahanan digunduli guna pemeriksaan identitas, badan atau kondisi fisik dan menjaga atau memelihara kesehatan serta mengidentifikasi penyakit.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Take Down 1.971 Berita Hoaks di Media Sosial Terkait Pemilu
Sisa berita hoaks lainnya tidak diturunkan, melainkan hanya diberikan stempel hoaks karena dianggap tidak terlalu berbahaya.
Baca SelengkapnyaWanita ini Bisa Temui Presiden Jokowi Langsung Tanpa Disetop Paspampres
Ini sosok wanita yang bisa menemui Presiden Jokowi tanpa dicegah Paspampres. Tenyata punya jabatan penting di Istana.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Menteri Bahlil 'Ngotot' Ingin Pilpres Satu Putaran
Bahlil berharap pemilihan presiden (pilpres) kali ini hanya berlangsung satu putaran saja.
Baca Selengkapnya