Merdeka.com - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMA, SMK, MA tahun ini jauh dari kata sempurna. Sebab, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan UN kali ini benar-benar amburadul.

Salah satunya dikarenakan penundaan pelaksanaan UN di 11 provinsi. Harusnya pelaksanaan UN tingkat SMA, SMK, MA, serempak dilaksanakan Senin (15/4). Namun, karena distribusi naskah soal terlambat, pelaksanaan UN di 11 provinsi harus ditunda menjadi, Kamis (18/4) hari ini.

Akibat penundaan itu, berbagai kecaman dan hujatan datang kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh. Orang nomor satu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu dinilai telah gagal menjalankan tugasnya.

Menanggapi desakan itu, M Nuh hanya menjawab santai. "Jadi saya bukan politisi, bukan apa-apa, urusan jabatan, itu saya serahkan kepada yang Maha Kuasa tentu yang pertama. Yang kedua saya itu kan pembantu," kata M Nuh di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (16/4).

Siapa saja tokoh yang bersuara lantang menuntut M Nuh mundur dari posisi Mendikbud? Berikut lima tokoh yang meminta M Nuh mundur.

Priyo Budi Santoso

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menilai, jika Mendikbud M Nuh malu atas penundaan pelaksanaan UN 2013 dan memutuskan untuk mundur dari posisinya, Mendikbud layaknya Kopassus yang berjiwa satria."Kecuali itu (legowo mundur), kalau Pak Nuh satria seperti anak muda Kopassus kemarin. Silakan," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/4).Namun demikian, Priyo mengatakan, mundurnya jadwal UN dari yang telah ditentukan bukan berarti kesalahan sepenuhnya dilimpahkan kepada M Nuh. Menurut Priyo, Nuh hanya butuh koreksi kinerja anak buahnya."Tidak mesti harus menteri Nuh yang disalahkan, karena ini adalah persoalan di lapangan yang bisa jadi pak menteri tidak sampai tahu masalah teknis semacam itu. Jadi saya minta pak Nuh untuk mengoreksi jajarannya agar peristiwa semacam ini tidak boleh terjadi karena agak memalukan," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/4).

La Ode Ida

Wakil Ketua DPD La Ode Ida menyatakan, permintaan maaf yang diutarakan Mendikbud M Nuh atas penundaan UN di 11 provinsi tidaklah cukup. Dia meminta M Nuh mundur dari posisi Mendikbud sebagai bentuk tanggung jawabnya."Mendikbud harus punya rasa atas kesalahan fatalnya dengan tertundanya UN di 11 provinsi di Indonesia, termasuk berbagai kekacaubalauan pelaksanaan UN lainnya. Tak cukup hanya dengan minta maaf,"? kata La Ode kepada wartawan, Jakarta, Selasa (16/4).Menurut dia, SBY seharusnya segera memberi sanksi kepada Kemendikbud. Sebab jika tetap dipertahankan, maka dapat memberi citra buruk kepada masyarakat. La Ode Ida juga mengatakan kegagalan tersebut, sama halnya mempermalukan pemerintahan."Tepatnya, Mendikbud telah mempermalukan pemerintah pimpinan SBY, apalagi baru pertama kali terjadi dalam sejarah republik ini," kata La Ode.

Ray Rangkuti

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menyatakan, tertundanya pelaksanaan UN di 11 provinsi merupakan tanggung jawab penuh Mendikbud M Nug. Karena itu, M Nuh seharusnya mundur dari kursi menteri."Sebenarnya kalau di negara-negara tradisi demokrasi kuat, seharusnya M Nuh mundur. Tapi, kita terbiasa menunggu bintang turun dari langit. Itu sudah sepantasnya, udah UN gagal, 11 provinsi lagi," tegas Ray saat berbincang dengan merdeka.com, Senin (15/4).Tidak hanya itu, Ray meminta agar Nuh menjelaskan secara rinci atas setiap masalah yang terjadi pada pelaksanaan UN."Jelas (Mendikbud harus) tanggung jawab, bagaimana percetakan tidak mampu? Apa karena kesalahan cetak, atau apa? itu yang harus diungkap, sekarang seolah-olah pemerintah minta masyarakat pahami ujian ditunda, apa yang dipahami?" tegasnya.

Uchok Sky Khadafi

Pelaksanaan ujian nasional (UN) di 11 provinsi terpaksa ditunda. Amburadulnya UN tahun ini disebabkan distribusi naskah soal yang terlambat. Beberapa soal juga tertukar sehingga ribuan peserta UN, tak bisa menjalani ujian.Menanggapi hal ini, Koordinator investigasi dan advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi mendesak Mendikbud M Nuh mundur dari posisinya."Secara moral harusnya M Nuh itu mundur (dari jabatan Mendikbud)," kata Uchok di Kantor KPK, di Jakarta, kepada wartawan, Selasa (16/4).Menurutnya, hal itu harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban M Nuh atas kekacauan UN pada tahun ini.

Saleh Husin

Amburadulnya pelaksaan UN tahun ini membuat berbagai kalangan geram. Ketua DPP Hanura, Saleh Husin menyatakan, sudah sepantasnya Mendikbud M Nuh mundur dari posisinya.

UN susulan di 11 provinsi, pertaruhan posisi M NuhPriyo: Jika legowo mundur, M Nuh kesatria seperti Kopassus