Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan peringatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait keresahannya terhadap sejumlah masalah kesenjangan di Tanah Air. Hal itu dia ungkapkan dalam pidato Dies Natalies Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Selasa (7/2).

"Dalam pidato ini saya mengangkat tentang keresahan dan keadilan. Tidak begitu saja saya menyalahkan negara. Tidak berati pemerintah alpa. Ini wake up call atau peringatan dini kepada penyelenggara negara dan kita," kata SBY.

Presiden ke-6 ini menuturkan, dalam konstitusi negara bukan hanya membahas masalah kemerdekaan dan berdaulat. Dalam masalah ini juga disinggung masalah adil dan makmur.

Dalam pidatonya, SBY juga berulang kali menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak akan menjatuhkan pemerintahan yang sah secara konstitusi.

"Saya optimis masa depan Indonesia. Bukan berarti saya tidak percaya pemerintah. Beri kesempatan pada Presiden Jokowi untuk menuntaskan masa baktinya hingga selesai," ujar SBY disambut riuh rendah tepuk tangan kader partai.

SBY mengingatkan tiga sikap Demokrat. Pertama, konsisten memberi dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK hingga masa jabatan selesai. Pejabat eksekutif baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang berasal dari partai Demokrat, diinstruksikan untuk mendukung penuh tugas Presiden Jokowi.

Sikap politik kedua, Demokrat mendukung keputusan presiden yang tepat, benar dan pro rakyat. Sikap politik ketiga, Demokrat tetap mengkritisi keputusan dan kebijakan pemerintah yang keliru dan bertentangan dengan kehendak rakyat.

"Partai Demokrat konsisten berada di luar pemerintahan," tegasnya.

Berikut lima peringatan SBY untuk Presiden Jokowi:

1. Jangan biarkan pihak ketiga memancing di air keruh

SBY mengingatkan jangan sampai pihak tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan dan keuntungan pribadi dalam situasi bangsa saat ini."Jangan biarkan pihak ketiga memancing di air keruh," kata SBY.Beberapa catatan kondisi dalam negeri yang diutarakan SBY adalah berkaitan dengan masalah sosial, keamanan dan kebebasan berpendapat. Menurut SBY, sudah saatnya negara hadir dan bertindak tepat."Sudah sangat sering kita mendengar 'negara harus hadir'. Sekarang saatnya negara benar-benar hadir. Hadir dengan bertindak tepat," tegas SBY.

Jangan serahkan segalanya ke mekanisme pasar bebas

SBY menyarankan Presiden Jokowi tidak menyerahkan semua yang dimiliki bangsa, ke dalam mekanisme pasar bebas. Menurutnya, semua harus berdasarkan asas positif dan proporsional."Pemerintah tidak boleh menyerahkan segalanya ke mekanisme pasar bebas. Investasi pemerintah yang positif dan proporsional harus tetap dilakukan," kata SBY.Selain pasar bebas, SBY juga menyarankan pemerintah saat ini untuk berhati-hati saat mendapat tawaran pinjaman dari lembaga dunia. Jika tidak ada kesiapan, bisa tidak mungkin Indonesia akan dirugikan.Menurutnya, infrastruktur bukan semata investasi jangka panjang. Bahkan dia menyarankan pemerintah untuk mencegah pembengkakan utang negara demi mendanai proyek infrastruktur jangka pendek.Yang lebih penting bagi SBY adalah menginvestasikan sumber daya manusia."Porsi pembangunan infrastruktur harus berimbang dengan pembangunan manusia. Dengan demikian APBN dan APBD dapat kita gunakan untuk sektor pendidikan pelayanan kesehatan dan pengentasan kemiskinan," lanjutnya.

Negara tak boleh asyik dengan ajaran kapitalisme

SBY mengatakan harta 150 orang kaya di Indonesia jumlahnya sama dengan APBN. SBY merinci, orang paling kaya hartanya tiga kali APBD DKI Jakarta, 8,5 kali dari Jawa Tengah dan 9 kali dari Maluku."Jadi kaya bukan kejahatan asal diperoleh secara halal. Selain itu tidak lalai bayar pajak dan rajin berbagi dengan yang tidak mampu," kata SBY.Presiden keenam itu menambahkan, negara tak boleh asyik dengan ajaran kapitalisme. Selain itu, pasar bebas, neoliberal dan fundamental yang tak peduli dengan yang tersisih dan tertinggal. "Negara enggak boleh mementingkan kepentingan bisnis liberal," kata dia.SBY melanjutkan di abad 21 seperti saat ini merupakan era globalisasi di mana kemiskinan harus dihentikan."Masih banyak kaum miskin termasuk sangat miskin ketimpangan dalam, dunia juga tidak adil dan aman," katanya.

Kritik penegakan hukum

SBY mengkritik penegakan hukum yang seolah memprioritaskan kasus tidak penting. Terlebih jika kasusnya berupa ujaran kebencian terhadap pemerintahan Jokowi-JK."Sejumlah kasus besar yang masuk kategori terang dan seharusnya pasti diproses hukum tapi ternyata masih mengendap entah di mana. Sementara kasus yang tidak signifikan justru diprioritaskan. Rakyat merasakan penegak hukum semangat memproses jika kasusnya menebar kebencian, tindakan tidak menyenangkan terhadap penguasa," tegas SBY.Presiden ke-6 RI ini mengingatkan, hukum harus menjadi panglima di negeri ini. Bukan politik apalagi kekuasaan. Dewasa ini rakyat benar-benar mengamati proses penegakan hukum di seluruh tanah air. Sebab ada nuansa dan pandangan yang memperlihatkan penegakan hukum di tanah air masih tebang pilih."Rakyat merasakan dan mengetahui ada intervensi pihak yang tidak berhak. Di era keterbukaan dan transparansi, cerita di belakang layar sudah jadi rahasia umum. Jangan salah, rakyat tahu," ujar SBY.

Ada benih-benih ancaman Kebhinekaan

SBY merasa terusik dengan masalah kebhinekaan di Indonesia. Dia merasa aneh banyak pihak merasa kebhinekaan Tanah Air sudah terancam.Menurut SBY, ada dua pertanyaan mengenai kebhinekaan dengan kondisi negara saat ini. Terutama tentang adanya ancaman kebhinekaan dan apakah masih relevan dengan saat ini. Namun sejauh ini SBY merasa tidak ada ancaman besar bagi Indonesia."Tidak ada ancaman serius mengancam kebhinekaan kita, tetapi ada benih-benih," kata SBY.Presiden ke-6 ini melanjutkan, masalah relevan mengenai kebhinekaan ini harus tetap dijaga. Sebab ini bukan hal harus berhenti di tengah jalan mengenai pembahasan tentang kebhinekaan.Untuk di Indonesia, kata SBY, kebhinekaan bukan hanya sekedar dari perbedaan agama, suku dan ras. "Menjaga Kebhinekaan menjadi never ending goal," tegasnya.Atas masalah kebhinekaan ini, SBY meminta para kader tidak bermain di masalah ini. Apalagi masalah ini kerap dimanipulasi secara politik.