Merdeka.com - Lima komisioner KPU Palembang menjalani sidang perdana dugaan tindak pidana pemilu di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang, Jumat (5/7). Sidang bakal digelar secara maraton selama tujuh hari kerja.

Para terdakwa, yakni Ketua KPU Palembang Eftiyani, Komisioner Divisi Teknis Alex Barzili, Komisioner Divisi Syafaruddin Perencanaan Data dan Informasi Adam, Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Abdul Malik, serta Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Yetty Oktarina hadir langsung.

Persidangan mendapat pengawalan ketat dari ratusan aparat kepolisian. Agar tidak terjadi kemacetan, polantas juga siaga di persimpangan jalan mengatur kendaraan.

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Erma Suharti menyebutkan mekanisme sidang. Ketentuan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang tata cara sidang tindak pidana pemilu. Dia meminta para terdakwa, penasihat hukum, dan penuntut umum mengikuti aturan itu.

"Diselesaikan tujuh hari kerja secara maraton. Tidak akan melebihi, lebih cepat lebih baik," ungkap Erma.

Dikatakannya, sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Kemudian dilanjutkan eksepsi dari penasehat hukum dan tanggapan JPU.

"Nanti malam pembacaan putusan dakwaan," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Palembang dan empat anggotanya ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polresta Palembang pada 11 Juni 2019. Mereka dilaporkan Bawaslu setempat karena tidak melaksanakan rekomendasi untuk pemungutan suara lanjutan (PSL) di beberapa TPS di Kecamatan Ilir Timur II Palembang pada 27 April 2019. KPU Palembang dinilai menghilangkan hak masyarakat untuk mencoblos.