Merdeka.com - Kesan yang melekat selama ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) selalu tampil santun di depan publik. Selama ini, belum pernah terlihat Jokowi marah-marah di depan publik.

Hal itu diperkuat dengan persepsi publik Jakarta. Dalam Survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 7-11 September 2012 lalu, Jokowi dipersepsikan sebagai orang yang dekat dengan rakyat. 74 responden menyebut Jokowi orangnya ramah.

Soal ketegasan misalnya, dalam survei saat itu membandingkan dengan Fauzi Bowo. Ternyata, publik Jakarta menilai Foke lebih tegas. 64 Persen responden menyebut bahwa Foke tegas, sedangkan yang menyebut Jokowi tegas 63 persen.

Itu pilihan publik dalam survei. Setelah menjadi gubernur, ternyata Jokowi selain ramah juga menyimpan kegalakan. Meski tidak secara langsung diungkapkan, di balik ketegasan Jokowi ada kegalakan bagi bawahannya yang bandel, bukan galak kepada rakyatnya.

Tak segan-segan, jika ada yang tidak menuruti perintahnya, akan dipecat. Apa saja kegalakan Jokowi?

Marahi Kepala Satpol PP Solo

Saat menjadi wali kota Solo misalnya, Jokowi bikin merah telinga Kepala Satpol PP Solo. Jokowi menceritakan itu saat menjadi pembicara di kuliah umum Puspen-PPWI dengan judul "Kepemimpinan yang Memuliakan Pelayanan Publik" di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.Saat itu, kepala Satpol PP Solo meminta tambahan anggaran untuk membeli 600 pentungan. "Langsung saya jawab, terus?" kata Jokowi setelah menjadi Gubernur DKI Jakarta.Padahal, Jokowi saat itu marah karena Satpol PP malah minta tambahan anggaran buat pentungan. Kemarahan Jokowi sempat tidak ditangkap oleh Kepala Satpol PP Solo. Malah dia meminta kembali pengadaan tameng dan senjata api. "Minta pistol juga," cerita Jokowi.Setelah Kepala Satpol PP itu mengutarakan keinginannya, Jokowi langsung membentak. "Langsung saya bentak saja. Pak tolong diingat ya, selama saya menjadi wali kota, jangan sekali-kali meminta barang-barang itu. Besok semua pentungan dan tameng harus masuk gudang," ujar Jokowi.

Pecat Satpol PP brutal

Masih soal Satpol PP, tapi kali ini di Jakarta. Setelah menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi pun menerapkan hal yang sama di Ibu Kota. Jokowi tak segan-segan akan memecat Satpol PP jika ada yang bertindak brutal atau kasar kepada pedagang. "Kalau saya pesan, masih jelas sanksinya, tegas, copot," kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Satpol PP di Monas kemarin.Jokowi meminta Satpol PP tidak menggunakan kekerasan dalam menertibkan pedagang. Dialog harus lebih diutamakan ketimbang menggunakan cara kekerasan."Tetapi pada suatu titik kita harus bisa tegas tapi tidak berarti kasar. Tegas itu enggak boleh kasar dan gebukin," kata Jokowi.Jokowi meminta agar petugas Satpol PP tidak mudah menggunakan senjata yang dimilikinya dalam bertugas.

Pecat camat bandel

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan camat di Jakarta untuk segera membenahi pelayanan di Kecamatan dengan baik. Jika dalam waktu sebulan tidak ada perbaikan, Jokowi akan bersikap tegas."Kalau tidak mau berubah ya saya tinggal. Ya diganti, ya dicopot, mau gimana lagi," kata Jokowi usai rapat dengan camat dan lurah di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/10).Dalam rapat itu, Jokowi memberikan pengarahan kepada camat dan lurah. Pengarahan itu berlangsung sekitar 30 menit lebih dan dimulai sejak pukul 11.00 WIB siang tadi."Saya beri pengarahan yang simpel-simpel saja. Dalam dua minggu dan sebulan seperti apa untuk pelayanan, meja depannya, sofanya, antreannya seperti apa, saya cek dulu," ujar Jokowi.Dalam sebulan itu, Jokowi akan melihat apakah perintahnya sudah dilaksanakan atau belum. "Sehingga betul-betul tata ruang dan kelola harus berubah. Ada kenyamanan di ruang tunggu. Ini yang mau saya benahi," kata Jokowi.

Pecat lurah bandel

Sama halnya dengan camat. Soal pelayanan di kelurahan juga sama. Jokowi akan bertindak tegas jika tidak ada perubahan pelayanan."Kalau tidak mau berubah ya saya tinggal. Ya diganti, ya dicopot, mau gimana lagi," kata Jokowi.Dalam sebulan itu, Jokowi akan melihat apakah perintahnya sudah dilaksanakan atau belum. "Sehingga betul-betul tata ruang dan kelola harus berubah. Ada kenyamanan di ruang tunggu. Ini yang mau saya benahi," kata Jokowi.

Rapat MRT bertele-tele, Jokowi pergi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan rapat saat membahas tentang proyek Mass Rapid Transit (MRT). Rapat itu berlangsung di Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu.Rapat itu dilakukan dengan komisaris dan direksi MRT. Rapat dimulai sejak pukul 14.00 WIB dan hingga saat ini masih berlangsung. Setelah rapat berjam-jam, baik komisaris dan direksi belum bisa menyakinkan Jokowi soal proyek MRT."Saya juga ingin cepat, tapi kalau penjelasan direksi dan komisaris kepada saya belum komplit, saya belum mau menyetujui," kata Jokowi saat meninggalkan rapat di Balai Kota Jakarta, Selasa (30/10).Jokowi berharap, pengembang proyek MRT dapat segera menjawab semua pertanyaan dan meyakinkan dirinya. "Intinya penjelasan mereka (pihak pengembang proyek) kepada saya belum komplit," tutur dia.Jokowi juga menjelaskan, proyek BUMD ini harus dipikirkan matang-matang agar tidak terjadi kolaps di kemudian hari. "Bagaimana soal penumpang, kalau terjadi sesuatu siapa yang tanggung, ini nanti bisa jalan atau gak, saya ini orang bisnis, jadi hitung-hitungan," ujar Jokowi.Setelah Jokowi keluar, rapat tetap dilanjutkan dan dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. Jokowi mengaku keluar dari rapat karena juga ada pertemuan dengan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono. "Saya ada rapat dengan Kemenhub," kata dia.