5 Juni ASN di Bali Kembali Ngantor, Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Kamis, 4 Juni 2020 04:33 Reporter : Moh. Kadafi
5 Juni ASN di Bali Kembali Ngantor, Terapkan Protokol Kesehatan Ketat Gubernur Bali Wayan Koster. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan kebijakan soal sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tatanan kehidupan era baru di instansi pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Bali nomor 730/9899/MP/BKD.

"Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Kesehatan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri," kata Koster di Gedung Gajah, Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar, Bali, pada Rabu (3/6) sore.

Menurut Koster, surat edaran yang akan mulai diberlakukan pada 5 Juni 2020 ini bertujuan memastikan berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja instansi secara efektif. Namun, tetap mengutamakan prosedur kesehatan seperti jaga jarak, penggunaan masker, mencuci tangan, penyediaan hand sanitizer dan lainnya.

"Pelaksanaannya mencakup pimpinan instansi, pegawai, masyarakat dan berbagai instansi terkait lainnya," ujarnya.

"Dalam hal ini, prosedur kesehatan harus dilaksanakan dengan baik. Termasuk mengingatkan masyarakat, seperti wajib memakai masker jika ingin mendapat pelayanan publik. Tolong ini digarisbawahi, harus jadi perhatian bagi kita semua," imbuh Koster.

Koster juga menekankan, kepada semua pimpinan OPD mulai dari dinas, biro dan badan agar betul-betul memastikan penerapan protokol kesehatan ini dengan disiplin.

"Dibentuk pula tim pengawas agar dilaksanakan dengan baik dan ketat," tegasnya.

Meskipun demikian, pihaknya memastikan kinerja pemerintahan sesuai pemberlakuan SE ini terutama sektor layanan publik akan tetap maksimal.

Dirinya, juga kembali menegaskan bahwa pemberlakuan SE ini pada 5 Juni mendatang hanya bagi instansi pemerintah dan pelayanan publik. Jadi belum berlaku untuk sektor lain seperti pendidikan, industri, perdagangan dan lainnya.

"Jadi masih terbatas pada kantor pemerintahan. (Kebijakan) Ini dilaksanakan sesuai arahan pemerintah Pusat. Jadi harus dilaksanakan di daerah," ujar Koster. [rhm]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini