4.000 Dosis Vaksin AstraZeneca Kedaluwarsa, DPR Soroti Soal Distribusi Lambat
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memberikan klarifikasi terkait empat ribu dosis vaksin AstraZeneca kedaluwarsa di Kudus, Jawa Tengah.
Saleh mengatakan, saat pemerintah mengejar target vaksinasi 70 persen hingga akhir tahun, pemberitaan tersebut sangat tidak baik. Sebab pemerintah terkesan tidak sungguh-sungguh dalam melaksanakan program vaksinasi.
"Kalau membaca beritanya, kejadian ini diakibatkan lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten. Belum jelas apa yang menjadi kendala. Namun, kalau vaksinnya kedaluwarsa, tentu sangat disayangkan," ujar Saleh kepada wartawan, Kamis (4/11).
Menurut Saleh, masih banyak daerah yang membutuhkan kuota vaksin. Namun di sisi lain, terdengar aneh ketika terjadi vaksin kedaluwarsa ketika banyak daerah membutuhkannya.
"Masalahnya, masih banyak daerah sekarang yang berjibaku meminta kuota vaksin. Semuanya belum bisa dipenuhi. Ketersediaan vaksin juga terbatas. Masih harus menunggu dari negara produsen," ujarnya.
"Kan aneh ya, ada daerah yang kekurangan vaksin dan mengejar-ngejar kuota, tapi ada daerah yang vaksinnya ada tetapi terlambat disuntikkan. Kalau betul kedaluwarsa, itu sangat mubazir. Pantas dan wajar disorot masyarakat," jelasnya.
Kementerian Kesehatan RI diminta untuk memantau distribusi vaksin di daerah. Saleh bilang, jika ada kendala Kementerian Kesehatan harus memberikan bantuan. Sebab kesuksesan program vaksinasi memang berada di tangan Kementerian Kesehatan.
"Kalaupun kendala ada di daerah, tetapi kemenkes RI tetap diminta bertanggung jawab. Karena itu, kemenkes juga harus turun ke bawah. Berikan supervisi dan bantuan yang diperlukan," kata Saleh.
Ketua Fraksi PAN DPR RI ini meminta pemerintah segera memeriksa vaksin kedaluwarsa tersebut. Jika benar adanya harus segera diamankan supaya tidak digunakan. Pemerintah perlu mengirim vaksin penggantinya. Namun, jika masih ada grace period (masa tenggang), perlu dipelajari secepatnya apakah masih bagus untuk disuntikkan atau tidak.
"Kalau sudah tidak bagus lagi, jangan disuntikkan. Masyarakat harus mendapat vaksin yang terbaik. Yang perlu ditekankan, kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kedua pelaku saat ini sudah diamankan di rutan polda Papua dan telah ditetapkan sebagai tersangka
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaIni merupakan kali pertama sebuah perusahaan sukses membuat obat di ruang hampa udara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kombes Pol Yade Setiawan Sukses raih Doktor dan Pertahankan Disertasi Penanganan Covid 19.
Baca SelengkapnyaBupati Kendal Buka Layanan Aduan di Medsos, Pengamat: Artinya Ingin Dekat dengan Rakyatnya
Baca SelengkapnyaKeberadaan gudang ini diketahui setelah sebelumnya dilakukan penggerebeken terkait produksi pil koplo di Bekasi.
Baca SelengkapnyaPemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca SelengkapnyaPemerintah disarankan memperbanyak pasal tentang edukasi dan sosialisasi agar penguatan sistem kesehatan nasional dapat dilakukan.
Baca SelengkapnyaKejati Sumut menahan dua tersangka korupsi pengadaan sarana, prasarana bahan, dan alat pendukung Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut pada tahun anggaran 2020.
Baca Selengkapnya