Merdeka.com - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten harus bekerja ekstra dalam menagih tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) operasional pemerintahan Kabupaten Tangerang. Dari 1.600 unit kendaraan dinas yang terdaftar di Kantor UPT Samsat Balaraja, 400 di antaranya menunggak PKB.

"Dari sekitar 1.600 kendaraan dinas yang belum membayar pajak sekitar 400 unit, kebanyakan kendaraan milik desa. Mungkin karena kendaraannya sudah tua atau tidak terpakai lagi," terang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Balaraja, Ali Hanafiah, dikonfirmasi, Jumat (9/12).

Dia menyebut, ratusan kendaraan dinas yang menunggak pajak daerah itu seluruhnya bernilai Rp500 juta. Tunggakan pajaknya, ada yang setahun atau malah sampai dua tahun tidak dibayarkan.

"Kalau dihitung jumlah tunggakan kendaraan dinas itu sebesar Rp500 Juta,” terang dia.

Ali menilai, jumlah kendaraan dinas tertunggak PKB hingga ratusan unit di Kabupaten Tangerang diduga karena kendaraan sudah tidak dipakai, rusak atau telah dilelang. Namun, tidak dilaporkan ke Samsat Balaraja, Tangerang.

“Seharusnya bisa diinformasikan terlebih dahulu ke Samsat, sehingga nantinya bisa dilakukan penghapusan catatan potensi pendapatan dari kendaraan. Jadi tidak memasukan semua kendaraan sebagai potensi pendapatan. Ketika diinformasikan, nanti kan akan kita hapus data kendaraan tersebut dari sumber potensi pendapatan," terang dia.

Samsat Balaraja juga sudah melayangkan surat pemberitahuan mengenai pajak kendaraan tertunggak itu. Dialamatkan ke kantor-kantor desa bersangkutan termasuk menggelar operasi kepatuhan pajak kendaraan bersama-sama pihak kepolisian.

Dia menyebut, untuk pendapatan PKB di Kantor Samsat Balaraja hingga saat ini telah tercapai hingga 98,93 persen dari target Rp354 Miliar dan pertanggal (6/12) sudah mencapai Rp350 Miliar.