Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengusulkan adanya anugerah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kemarin. Anugerah yang dimaksud Moeldoko adalah gelar jenderal besar.

"Kami TNI, tidak salah kiranya kalau jenderal purnawirawan Presiden SBY mendapatkan anugerah jenderal besar, saya kira sangat tepat kita berikan kepada presiden," ujar Moeldoko saat memberi sambutan pada Rapat Pimpinan TNI/Polri di STIK, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (9/1) kemarin.

Langsung saja, ucapan Moeldoko ini mendapat aplaus dari seluruh jajaran TNI dan Polri yang hadir saat itu. Mendengar sambutan Moeldoko, SBY nampak tersenyum dan tidak membalasnya dengan kata-kata apapun.

Usulan-usulan terhadap SBY terkait gelar atau pun pangkat kehormatan bukan kali ini saja. Tercatat beberapa kali Presiden SBY mendapatkan usulan-usulan yang sampai sekarang belum menjadi kenyataan.

Berikut beberapa usulan terkait gelar atau anugerah kepada SBY seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Jumat (10/1):

SBY diusulkan jadi bapak kebangkitan koperasi Indonesia

Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) pernah mengusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai Bapak Kebangkitan Koperasi di Indonesia. Usulan tersebut bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-67 pada 12 Juli 2013."Tidak dapat dipungkiri bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mampu memajukan koperasi di Tanah Air, maka sudah sewajarnya Dekopin mengusulkan untuk menetapkan penganugerahan gelar Bapak Kebangkitan Koperasi Indonesia," kata Ketua Umum Dekopin HAM Nurdin Halid, di Mataram, Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), seperti dikutip dari Antara, Jumat (12/7).Puncak peringatan Harkopnas 2013 yang dipusatkan di Mataram itu dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Para gubernur serta bupati/wali kota seluruh Indonesia, dan pejabat terkait juga hadir dalam acara, yang juga dihadiri sekitar 10 ribu orang itu.Nurdin mengatakan Dekopin memohon kepada pemerintah melalui Menteri Koperasi dan UKM untuk menetapkan penganugerahan Bapak Kebangkitan Koperasi Indonesia itu pada Harkopnas ke-67, di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

SBY diusulkan jadi bapak ekonomi syariah

Indonesia berambisi menjadi pusat industri keuangan dan ekonomi syariah di seluruh dunia. Salah satu alasannya, potensi pengembangan industri syariah di Indonesia sangat besar sejalan dengan besarnya jumlah penduduk muslim di tanah air."Sebagai negara yang mayoritas muslim, Indonesia berpeluang mewujudkan hal tersebut," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pidato pencanangan gerakan ekonomi syariah (Grees) di Silang Monas Jakarta, Minggu (17/11) lalu.Presiden mendukung dibuatnya cetak biru pengembangan ekonomi syariah di masa depan. Harapannya, itu bisa sejalan dengan rencana kerja pemerintah dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI)."Karena meningkatnya ekonomi syariah dapat meningkatkan kemandirian dan ketahanan bangsa menghadapi situasi global," katanya.Untuk diketahui, Gerakan Ekonomi Syariah ini dilakukan secara serentak di 24 daerah dan berkerja sama dengan kantor cabang BI di seluruh Indonesia.Atas kiprah Presiden SBY memajukan ekonomi syariah ini, usulan agar dia menjadi bapak penggerak ekonomi syariah pun muncul.Menurut analis Bank Muda Senior Tim Pengembangan Produk dan Edukasi Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Nurhadi mengatakan SBY layak menjadi Bapak Pemimpin Gerakan Ekonomi Syariah karena selama menjabat presiden menunjukkan kemajuan di bidang perbankan ekonomi syariah."Alasannya ya dalam beliau menjabat ada beberapa kemajuan, terutama kemajuan dalam perbankan ekonomi syriah," kata Nurhadi saat itu.

Ruhut usul amandemen UUD 1945 agar SBY menjabat 3 kali

Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sempat kembali menggelinding. Saat itu, Ruhut Sitompul yang masih menjadi juru bicara Partai Demokrat mengatakan usulan ini akan digelontorkan ke Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi.Ruhut mengatakan, ide amandemen konstitusi untuk memperpanjang periode presiden itu sudah mendapat dukungan dari partai koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Kami akan realisasikan lewat Setgab," kata Ruhut, Rabu (18/8) silam.Ruhut Sitompul melontarkan wacana amandemen UUD 1945 terkait dengan masa jabatan presiden yang selama ini dibatasi hanya dua periode.Dia berharap Susilo Bambang Yudhoyono, yang dinilainya masih produktif dan dicintai rakyat dengan bukti terpilih dua kali sebagai presiden, bisa menjabat presiden untuk ketiga kalinya jika pasal tentang batasan itu diamandemen.Banyak kalangan menolak wacana yang dilontarkan Ruhut tersebut. Tak terkecuali Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Mohammad Mahfud MD.

Panglima TNI usul beri gelar SBY Jenderal Besar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri di Jakarta. Ada hal yang cukup mengejutkan di sana.Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengusulkan adanya anugerah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anugerah yang dimaksud Moeldoko adalah gelar jenderal besar."Kami TNI, tidak salah kiranya kalau jenderal purnawirawan Presiden SBY mendapatkan anugerah jenderal besar, saya kira sangat tepat kita berikan kepada presiden," ujar Moeldoko saat memberi sambutan pada Rapat Pimpinan TNI/Polri di STIK, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (9/1).Seluruh peserta rapim lantas bertepuk tangan saat usulan itu disampaikan Moeldoko. Sebaliknya, SBY nampak tersenyum dan tidak membalasnya dengan kata-kata apapun.Seperti diketahui jenderal besar dengan lima bintang merupakan gelar kehormatan tertinggi untuk seorang perwira militer. Hanya orang-orang yang dianggap sangat berjasa bagi negara dan TNI berhak mendapatkan gelar jenderal besar.Hingga saat ini Indonesia baru memiliki tiga jenderal besar. Soedirman, Soeharto dan AH Nasution.

Baca juga:Anas dan doa SBY dari Mekkah selamatkan DemokratMimpi Jenderal Moeldoko mau samakan SBY dan Panglima SoedirmanLayakkah SBY jadi jenderal besar seperti Soedirman?Setelah loyalis Anas, giliran Rizal Ramli disomasi Presiden SBYSurvei: 41 Persen rakyat kurang puas demokrasi di era SBY