Merdeka.com - Sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) kemarin datang memenuhi undangan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto guna mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dalam diskusi tersebut, para pegiat menolak pelaku pelanggaran HAM masuk dalam tim Jokowi-JK.

"Sepatutnya tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam rumah transisi, tim Jokowi-JK atau apapun implikasi pemerintahan Jokowi ke depan," ujar perwakilan Kontras, Haris Azhar saat ditemui di Kantor Transisi Jokowi-JK, Rabu (27/8) kemarin.

Mereka juga membicarakan kriteria yang mungkin diterapkan dalam perspektif HAM dalam penyusunan kabinet Jokowi-JK. Namun mereka tidak menyebutkan nama dan kriterianya.

Tak cuma kemarin saja, sebelumnya para pegiat HAM juga menyuarakan berbagai persoalan terkait HAM. Mereka berharap orang-orang yang akan dipilih nanti tak terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Apa saja permintaan para pegiat HAM tersebut? Berikut seperti yang berhasil dihimpun merdeka.com, Kamis (28/8):

Jokowi diminta selesaikan kasus pembunuhan Munir

Sejumlah aktivis pegiat hak asasi manusia (HAM) menghadiri undangan deputi tim transisi, Andi Widjajanto. Pertemuan ini mendiskusikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.Pertemuan ini dilakukan agar Jokowi - JK bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, salah satunya kasus Munir. Kasus ini dianggap tidak pernah dipublikasikan selama 10 tahun masa pemerintahan SBY."Hal-hal yang sangat menghambat dalam penegakan hak asasi manusia di dalam periode SBY dan termasuk juga 7 kasus HAM yang sekarang ada di Komnas HAM yang baru saja dilimpahkan oleh Kejagung," kata anggota Kontras, Poengky di Rumah Transisi, Rabu (27/8) kemarin.

Jokowi juga dituntut selesaikan 6 kasus HAM lain

7 Kasus HAM yang dianggap belum beres saat masa pemerintahan SBY adalah kasus Trisakti, Mei 98, Wamena dan sejumlah kasus pelanggaran HAM kategori berat. Kasus tersebut dinilai tak pernah dipublikasikan saat SBY memimpin."Karena keterpurukan kami bersama SBY adalah SBY membuka pintu tapi tidak pernah mengakui dan mendorong atau Jokowi harus berbeda dengan SBY," kata Haris di Kantor Transisi Jokowi-JK kemarin.Dalam pertemuan di Kantor Transisi tersebut, beberapa organisasi HAM juga hadir.? Organisasi HAM yang ikut dalam diskusi ini antara lain Kontras, Human Rights Working Group, Setara Institut, BBHI, Elsam, mantan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, serta perwakilan Seknas Jokowi.

Aktivis HAM minta kolom agama dihilangkan di KTP

Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos berpendapat perlu terobosan baru bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk melindungi umat beragama di Indonesia ke depan. Salahnya, menurut dia, dengan menghapus kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP)."Pencantuman agama harusnya enggak ada. Kalau agama dan politik itu relasinya memberikan pandangan yang bersifat universal. Ini bisa berkontribusi bagi kehidupan bangsa Indonesia menghapus pengkotak-kotakan," jelas Bonar di kantor SETARA Institute, Jakarta, Rabu (27/8) kemarin.Selain itu, kata Bonar, di Kementerian Agama sebaiknya tidak ada bagian-bagian direktorat agama tertentu. Sebab, kata Bonar, dalam konstitusi tidak ada deskripsi agama yang jelas."Perlu terobosan agak gila, konstitusi mana yang mendeskripsikan mana agama resmi atau tidak. Sudah saatnya Ditjen Binmas Katolik, Islam dan lainnya dihapuskan, yang ada adalah Direktorat Perlindungan dan Kebebasan Beragama," sambung dia.Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) pun diminta untuk mempertimbangkan hal ini, demi mencegah konflik antarumat beragama, meskipun hal ini bukanlah rekomendasi prioritas."Ini hanya masalah administrasi. Apakah prioritas atau tidak. Tapi yang jelas standar internasional tidak ada karena ini menghapus pengkotak-kotakan. Kita ajukan prioritas dulu yang bisa dilakukan," terangnya.

Jokowi diminta tak pilih pelanggar HAM jadi menteri

Sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) datang memenuhi undangan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto guna mendiskusikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dalam diskusi tersebut, para pegiat HAM menolak pelaku pelanggaran HAM masuk dalam tim Jokowi-JK."Sepatutnya tidak terlibat dalam pengambilan kebijakan dalam rumah transisi, tim Jokowi-JK atau apapun implikasi pemerintahan Jokowi ke depan," ujar perwakilan Kontras, Haris Azhar saat ditemui di Kantor Transisi Jokowi-JK, Rabu (27/8) kemarin.Mereka juga membicarakan kriteria yang mungkin diterapkan dalam perspektif HAM dalam penyusunan kabinet Jokowi-JK. Namun mereka tidak menyebutkan nama dan kriterianya.Diskusi ini akan terus dilakukan hingga 15 September mendatang agar memasuki tahap selanjutnya. Namun sayangnya, mereka belum memiliki kerangka yang jelas."Kami berharap, karena juga ditagih oleh Mas Andy untuk lebih konkret komunikasinya lebih lancar ke depan karena kita belum ada kerangka yang jelas tapi Mas Andi tadi menjelaskan 15 september akan jadi deadline untuk proses ke tahap berikutnya," tambahnya.Pertemuan ini juga mendiskusikan kemungkinan orang-orang yang akan duduk di Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Namun mereka tidak menyebutkan nama.