4 Produsen Beras Dipanggil Polisi Gara-Gara Pelanggaran Takaran dan Mutu

Polda Jawa Barat membongkar praktik produksi dan peredaran beras yang tidak sesuai standar. 6 orang dijadikan tersangka dalam kasus ini.

Hal ini dilakukan terkait dengan perkara beras oplosan yang kini tengah ditangani.

Polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap ketiganya hari ini.

Hal itu menyusul atensi serius dari Presiden Prabowo Subianto atas temuan dugaan pelanggaran mutu dan takaran

Kasus yang ditangani Kejagung lebih kepada dugaan tindak pidana korupsi terkait subsidi dalam komoditas tersebut.

Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, memperingatkan bahwa siapa pun yang bermain-main dengan kualitas dan harga beras akan menghadapi konsekuensi hukum.

Adapun panggilan pemeriksaan terhadap enam produsen beras telah dilayangkan pada Rabu, 23 Juli 2025 dan diharapkan semua pihak hadir pada Senin, 28 Juli 2025.

Kasus tersebut terbongkar diawali temuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait anomali harga di masa panen raya pada Sabtu 26 Juni 2025.

Satgas Pangan Polri telah mengumpulkan para produsen beras yang sebelumnya telah menjalani pemeriksaan.

Kemudian untuk beras medium, terdapat ketidaksesuaian mutu beras di bawah standar regulasi sebesar 88,24 persen.

Barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik terdiri dari beras dengan total berat mencapai 201 ton.

Dari temuan tersebut, kata Helfi, pihaknya menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke lapangan, baik terhadap pasar tradisional maupun modern.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memperkuat prinsip perlindungan data PBI JKN, memastikan hak informasi masyarakat terpenuhi dalam setiap prosedur pembaruan data.

Terlebih bagi pasien rutin dan penderita penyakit kronis, keterlambatan informasi dapat berujung pada terputusnya pengobatan dan membahayakan keselamatan jiwa.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengecam tindakan Wedding Organizer (WO) yang tidak bertanggung jawab dan merugikan konsumen.

YLKI dan Ombudsman RI Jawa Timur memberikan apresiasi positif terhadap langkah cepat Pertamina dalam menangani kasus Pertalite di Jatim yang menyebabkan motor 'brebet'. Namun, transparansi hasil uji lab dan kompensasi penuh tetap menjadi sorotan utama.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Pemprov DKI Jakarta menjamin kehalalan ompreng MBG, menyusul isu kontaminasi minyak babi dan kebutuhan impor 70 juta ompreng.

Konsumen sering kali salah paham karena beras yang dijual di toko modern bukanlah beras premium biasa.

Pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektare (ha) di Waingapu, Nusa Tenggara Timur.

Reception on Board merupakan bagian dari sarana memperkuat hubungan kerja sama dan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Jepang.

Kunjungan delegasi Royal Australian Air Force (RAAF) ini dalam rangka memperkuat kerja sama dan persahabatan Angkatan Udara kedua negara.

Penandatanganan kontrak jangka panjang LNG ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memastikan keandalan pasokan energi primer.

Sebuah mobil ambulans tampak kesulitan saat berupaya menerobos rapatnya kerumunan massa di kawasan Jalan Sulanjana.

Tulus menilai masih banyak masyarakat yang belum mampu memilih dan membedakan informasi yang diterimanya.