Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

4 Orang ini minta Ujian Nasional dihapus

4 Orang ini minta Ujian Nasional dihapus ujian nasional. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Banyak yang bilang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun ini kacau. Mulai dari persiapan ujian hingga pelaksanaan amburadul. UN yang seharusnya dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 15 April, terpaksa tidak dilaksanakan menyeluruh karena ada sebelas daerah di Indonesia tengah tidak bisa melaksanakan UN serentak.

Pelaksanaan UN di sebelas daerah itu diundur pada 18 April. Celakanya, jadwal harus diundur ke dua kali. Penyebabnya, lagi-lagi karena distribusi soal belum sampai ke lokasi. Misalnya di Samarinda, Kalimantan dan Mataram, Nusa Tenggara Timur.

Karena pelaksanaan kacau, beberapa orang mendesak Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan M Nuh mundur, beberapa lagi minta pelaksanaan UN dihapus saja karena setiap tahun selalu bermasalah.

Berikut ini beberapa orang yang meminta UN dihapus:

Anggota Komisi X DPR, Ahmad Zainuddin

Petama adalah anggota Komisi X Bidang Pendidikan DPR Ahmad Zainuddin. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, setiap tahun pelaksanaan Ujian Nasional (UN) selalu bermasalah. Bahkan pelaksanaan tahun ini dia nilai amburadul, mulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan terus bermasalah.

Oleh sebab itu dia merekomendasikan ujian nasional dihapus. Atau, dia melanjutkan, bila pemerintah ingin mempertahankan UN, maka format ujian diganti. Menurut dia, kalau hanya sekedar ingin mengetahui kualitas pendidikan nasional, pemerintah tidak perlu melakukan UN. Pemerintah cukup membuat sampel ujian ke beberapa daerah.

"Saya merekomendasikan UN di hapus. Tapi kalau pemerintah ingin bertahan, format harus diganti. Misalnya menyerahkan pelaksanaan ujian kepada satuan kerja di daerah," kata dia.

Koordinator Fitra, Uchok

Berikutnya adalah Koordinator investigasi dan advokasi lembaga nirlaba Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi. Menurut dia program Ujian Nasional (UN) layak ditiadakan sebab selama ini hanya menjadi beban buat siswa-siswi sekolah.

"Evaluasinya agar UN dihapus saja. Ini tidak baik buat generasi SMA-SMP. Cuma bikin stres," kata Ucok kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa lalu.

Apalagi, UN diselenggarakan setiap tahun bukan bertujuan mencerdaskan bangsa. Dia malah menuding pekerjaan itu cuma jadi ajang bagi-bagi proyek.

"Proyek penggandaan dan distribusi soal UN tiap tahun bukan proyek buat mencerdaskan anak-anak sekolah. Tapi ini cuma proyek mendapatkan duit, fee, di DPR maupun kementerian. Proyek ini layak dihapus," terangnya.

Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Wakil Gubernur DKI Jakarta ini justru berharap tidak ada Ujian Nasional (UN). Alasannya, UN membuat siswa semakin stres. Menurut dia kecerdasan dan disiplin siswa tidak hanya diukur dari ujian, melainkan lebih pada proses belajarnya.

Terlebih, selain membuat siswa stres, UN juga membuat siswa panik. Contohnya muncul kejadian-kejadian lucu, seperti melakukan ritual ke dukun untuk meminta doa. Namun demikian harapan itu adalah keinginan pribadi.?

"Sebagai wagub ya saya harus ikut aturan, tapi sebagai pribadi saya enggak mau UN. Apakah kamu dapat ujian nilai tinggi menjamin karakter kamu bagus, kamu bisa disiplin kerja, kamu orang yang tahan banting, tahan menghadapi kesulitan? Tidak juga," paparnya.

Pakar pendidikan, Henry Alexis Rudolf

Terakhir adalah Henry Alexis Rudolf Tilaar. Menurut dia pemerintah saat ini tidak memiliki komitmen dalam memperbaiki mutu pendidikan Indonesia. Mestinya angin segar reformasi sebagai titik tolak untuk menjadikan pendidikan menuju masyarakat cerdas dan demokratis.

Bahkan pemerintah tidak memiliki konsep jelas dan menyeluruh tentang pendidikan Indonesia ke depan. Henry ini salah satu pakar pendidikan Indonesia yang menolak adanya Ujian Nasional (UN). Bahkan sejak 2006 lalu dia sempat menggugat ke MA.

"Kalau Anda tahu, sejak 2006 saat ujian nasional muncul, saya sudah tidak sependapat. Bahkan saya gugat sampai Mahkamah Agung, tapi keputusannya tidak digubris oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan," kata dia.

Rudolf hanya mempertanyakan tujuan UN? Apakah menghakimi anak atau meningkatkan mutu pendidikan nasional. Ini dua masalahnya, kata dia. Pada 2006, masalah itu menjadi polemik di surat kabar.

"Katanya UN bisa meningkatkan mutu pendidikan nasional, tapi yang terjadi malah memunculkan nilai-nilai negatif dalam pelaksanaan," ujarnya.

(mdk/mtf)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
21 Januari: Peringatan Hari Pelukan Nasional, Berikut Sejarah dan Tujuannya

21 Januari: Peringatan Hari Pelukan Nasional, Berikut Sejarah dan Tujuannya

Hari Pelukan Nasional dirayakan setiap tahun pada tanggal 21 Januari.

Baca Selengkapnya
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial mulai Diadopsi pada 21 Desember 1965

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial mulai Diadopsi pada 21 Desember 1965

Konvensi ini lahir sebagai tanggapan terhadap tantangan yang dihadapi oleh banyak negara yang berjuang untuk melawan diskriminasi rasial.

Baca Selengkapnya
Hari Pers Nasional, Ganjar: Ujian Jurnalis Tidak Ringan, Apalagi Memberitakan Isu Politik

Hari Pers Nasional, Ganjar: Ujian Jurnalis Tidak Ringan, Apalagi Memberitakan Isu Politik

Ganjar mengingatkan, kebebasan pers dijamin oleh negara

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
22 Januari: Hari Pejalan Kaki Nasional, Pahami Hak-Haknya

22 Januari: Hari Pejalan Kaki Nasional, Pahami Hak-Haknya

Penting untuk memperhatikan hak-hak pejalan kaki di lalu lintas.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.

Baca Selengkapnya
Istana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini

Istana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini

Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Helikopter Anies Kesulitan Mendarat di Tuban, Pinjam Lapangan Polisi Tapi Tak Diizinkan

Cak Imin: Helikopter Anies Kesulitan Mendarat di Tuban, Pinjam Lapangan Polisi Tapi Tak Diizinkan

Cak Imin menyebut, seharusnya semua fasilitas milik negara terbuka untuk sekedar pendaratan transportasi udara.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Petani Hanya Punya Lahan Setengah Hektare, Tapi Ada Orang yang Punya Tanah 500 Ribu Hektare

Cak Imin: Petani Hanya Punya Lahan Setengah Hektare, Tapi Ada Orang yang Punya Tanah 500 Ribu Hektare

Kata Ketum PKB ini, dengan kesadaran maka bahwa pembangunan nasional, kebijakan nasional harus berpijak kepada yang namanya Keadilan.

Baca Selengkapnya