Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini mendapat kritik keras dari sejumlah pihak. Kritikan yang datang kepada Jokowi terkait beberapa persoalan penting di Indonesia.

Dari mulai persoalan pemberantasan korupsi hingga kebakaran hutan ramai menjadi perhatian publik. Namun, sikap Jokowi terhadap persoalan-persoalan tersebut dipertanyakan dan mendapat kritik dari publik. Berikut ulasannya:

Revisi UU KPK

Presiden Jokowi telah menyetujui beberapa poin dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah Jokowi itu mendapat kritikan keras dari berbagai pihak. Salah satunya mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas.

Jokowi dinilai menyetujui upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu. Tak hanya itu, Jokowi dianggap tengah membodohi publik atas sikapnya menyetujui RUU KPK.

"Saya melihat Presiden ini main-main, tega-teganya membodohi publik. Dikira publik ini bodoh?" kata Busyro, di Surabaya, Sabtu (14/9).

Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan parah terjadi di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Akibatnya, kabut asap pekat terjadi. Bahkan kabut asap ini sampai ke negeri tetangga, Malaysia dan Singapura.

Presiden Jokowi menuai kritikan atas peristiwa ini. Sebab tak sejalan dengan apa yang sempat dijanjikan. Beberapa waktu lalu, Jokowi sempat mengumbar janji akan mencopot perwira TNI-Polri yang tak bisa mengatasi karhutla.

Untuk itu, Jokowi diminta agar bisa melihat langsung kondisi di sana dan juga bisa merasakan langsung apa yang dirasakan masyarakat Riau pasca kebakaran hutan dan lahan.

"Kami orang Riau meminta dengan sangat presiden untuk turun ke Riau. Tidak cukup hanya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya Bakar)," kata anggota DPD-RI Edwin Pratama Putra di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/9).

Bentrokan di Papua

Beberapa waktu lalu, bentrokan di Papua berlangsung anarkis. Para pendemo merusak berbagai fasilitas umum di kota.

Kerusuhan yang terjadi hingga merembet ke beberapa wilayah di Papua. Peristiwa ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) diserang dan menuai kritikan. Salah satunya dari Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Jokowi dinilai tak mampu meredam kerusuhan yang terjadi.

"Bapak presiden, Bicaralah... Sampaikan sebuah rencana... Bertindaklah... Lakukan sesuatu yang menenangkan jiwa Papua. Papua bergolak Pak... Apakah Bapak belum mendengarnya? Berarti benar... Di sekitar Bapak ada tembok raksasa... Kuping Bapak seperti disumbat tisu basah," tulis Fahri dalam akun Twitternya, beberapa waktu lalu.

Pemindahan Ibu Kota

Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu alasan Jokowi memindahkan Ibu Kota ke Kaltim lantaran minim bencana alam.

Meski begitu, niat Jokowi untuk memindahkan menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satunya dari politikus senior Amien Rais.

Amien Rais menyebut pemindahan Ibu Kota tak ada manfaatnya. Akibat rencana ini, Amien sampai menilai pemerintahan Presiden Jokowi tak akan berlangsung lama.

"Sepertinya loh, sepertinya ini, tidak begitu lama lagi. Sebuah rezim kalau sampai ke titik jenuh, saturation point, ajal, pasti juga akan ajal," kata Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).