4 Lembaga Dapat WDP dari BPK, Salah Satunya Kemenpora

Kamis, 19 September 2019 12:25 Reporter : Intan Umbari Prihatin
4 Lembaga Dapat WDP dari BPK, Salah Satunya Kemenpora Gedung Kemenpora. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengungkapkan ada empat kementerian/lembaga yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satunya yaitu Kemenpora.

"Ada empat yang WDP yaitu PUPR, Kemenpora, KPU, dan KPK. Sedangkan yang disclaimer ada Bakamla," kata Moermahadi usai melaporkan hasil pemeriksaan (LHS) semester I pada Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (19/9).

Dia menjelaskan empat kementerian dan lembaga tersebut memiliki beberapa masalah. Dan perlu dipertanggung jawabkan.

"Laporan keuangan sesuai dengan standar, kewajaran gitu kan. jadi gak dikaitkan dengan itu. Tapi memang ada beberapa masalah pertanggungjawaban," kata Moermahadi.

Dia menjelaskan tidak mengapa dana hibah ada dalam lembaga. Dan kemarin kata dia, ketua KONI sudah menyampaikan hal tersebut.

"Apakah nanti koni itu dianggap sebagai satkernya kemenpora, jadi nanti dia punya DIPA sendiri untuk menyelesaikan permasalahan itu. Saya kira itu," ungkap Moerhmahadi.

Sebelumnya diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi (IMR) sebagai tersangka kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Imam diduga menerima uang melalui asisten pribadinya Miftahul Ulum (MIU) yang juga telah berstatus tersangka secara bertahap dengan total senilai Rp26,5 miliar.

"Dalam rentang 2014-2018 melalui MIU selaku asisten pribadi diduga menerima Rp14,7 miliar tahun 2016 IMR diduga meminta uang Rp11,7 miliar sehingga total dugaan penerimaan Rp26,5 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di gedung merah putih KPK,Jakarta, Rabu (18/9).

Alex mengatakan, penerimaan total Rp26,5 miliar ini terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

"Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait," kata Alex.

Atas perbuatannya, Imam dan Ulum disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. [rhm]

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini