Merdeka.com - Presiden Jokowi dalam beberapa momen menceritakan beberapa hal yang selama ini tidak terungkap oleh publik. Soal dinamika perjuangan pemerintah merebut Freeport misalnya. Ternyata banyak cerita di balik penguasaan mayoritas saham Freeport.

Tidak hanya soal Freeport saja, ada isu-isu lain yang dibeberkan Presiden Jokowi. Padahal selama ini isu-isu itu hanya terdengar samar di ruang publik.

Isu-isu apa saja yang dibeberkan Presiden Jokowi, berikut ceritanya:

Didongkel dari Presiden

Jokowi menceritakan proses negosiasi divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Jokowi menyebut, negosiasi yang dilakukan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia dimulai sejak 2014 lalu. Jokowi mengaku mempertaruhkan jabatannya sebagai Presiden jika gagal merebut 51 persen saham dari tangan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

"Kalau saat nego itu kita kalah, ya sudah itu risiko saya. Sebuah risiko itu keputusan yang saya hadapi sudah saya hitung. Paling-paling didongkel dari Presiden, iya kan," ucapnya.

Saat proses negosiasi berjalan, lanjut Jokowi, tekanan politik baik nasional maupun internasional berdatangan. Namun, Jokowi tak patah arang dan justru terus mendorong para pembantunya untuk merebut sebagian besar saham Freeport. Jokowi optimistis 51 persen saham Freeport bisa kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

"Saya sampaikan (kepada para menteri) risiko-risiko yang ada itu secara politik sudah saya hitung! Kita harus mencoba apakah ini benar-benar bisa kita dapatkan atau tidak, akhirnya bisa kan," kata Jokowi.

Jokowi Beberkan Ada Grup Besar di Golkar

Dalam acara Munaslub Partai Golkar pada Desember 2017 lalu, Presiden Jokowi memberikan pidato di hadapan tamu undangan dan kader partai berlambang pohon beringin. Jokowi justru membeberkan penerawangannya dan pemetaan kondisi dalam tubuh Partai Golkar. Dengan gaya guyonnya, Jokowi tak segan menyinggung tokoh politisi senior Golkar yang masih punya pengikut setia dalam partai.

"Saya tahu ada grup besar di Golkar. Ini blak-blakan saya. Ada grupnya Pak Jusuf Kalla, ada. Ada grup besar Pak Aburizal Bakrie, ada. Ada juga grupnya Pak Luhut Binsar Pandjaitan. Diem-diem tapi ada," kata Jokowi disambut tawa tamu undangan.

Selain kubu Jusuf Kalla, Luhut dan kubu Ical sapaan akrab untuk Aburizal Bakrie, ada juga kubu lainnya yang disebutkan Jokowi yakni kubu Akbar Tandjung dan juga Agung Laksono.

"Ada juga grup besarnya Pak Akbar Tandjung ada semua orang tahu, ada juga grup Pak Agung Laksono dan grup besar lainnya. Yang saya lihat dari jauh yang tadi saya sampaikan," ujarnya.

Membuat Perjanjian dengan Kapolri dan Panglima TNI

Kebakaran hutan dan kabut asap menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Jokowi. Jokowi menceritakan upaya penanganan kabut asap sekitar 17 tahun tidak kunjung selesai.

Salah satu upaya menangani masalah kabut asap di Riau dengan membuat perjanjian bersama Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres.

"Yang penting saya buka dalam mengatasi kabut asap ini saya sudah janjian dengan Panglima TNI, Kapolri, Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam prosesi pemberian gelar adat di Balai Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru, 15 Desember 2018.

Jika melanggar, makan akan ada yang dicopot dari jabatannya. "Janjiannya singkat kalau masih ada asap di Riau yang saya ganti, copot, jelas siapa. Artinya kalau ada api ada asap, misalnya di kabupaten, danremnya tanggung jawab, kalau gak bisa selesaikan itu, diganti," kata Jokowi seperti dilansir Antara.

Jokowi Dilarang Tiga Jenderal Datangi Nduga Papua

Presiden Jokowi menceritakan pengalamannya empat tahun lalu ke Kabupaten Wamena lanjut ke Kabupaten Nduga, Papua. Kurang lebih perjalanan ditempuh 200 kilometer.

"Berapa waktu yang ditempuh? Empat hari jalan kaki karena enggak ada jalan. Ke Kabupaten Asmat, dari Ibu Kota Asmat mau ke distrik dua hari jalan kaki. Enggak bisa dibayangkan, di tengah hutan belantara. Jangan bayangkan yang di sini saja, bayangkan yang ada di tempat-tempat lain," katanya di Istana Bogor.

Saat memutuskan ingin ke Nduga, Jokowi dilarang pergi oleh Kapolri sampai Panglima karena alasan keselamatan. "Saya pakai heli ke sana. Oleh Kapolri, KaBIN, Panglima TNI tidak diperbolehkan. 'Pak, bapak jangan ke sana, daerah ini memang masih kondisi yang perlu pendekatan'," ungkap Jokowi.

Lalu, Jokowi mengatakan, "Saya sampaikan saat itu, 'enggak, saya mau ke Nduga, naik heli ke sana, 2 hari lagi mau ke sana'. Pertama enggak boleh setelah saya sampaikan. Saya perintahkan 'pokoknya saya 2 hari lagi mau ke sana, urusan keamanan, urusanmu, urusanmu, urusanmu'. Saya masuk ke Nduga," tegas Jokowi pada ketiga jenderal itu.