Merdeka.com - Sejak diberlakukannya Permendagri no 33/2012, tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kemendagri memiliki hak untuk membekukan ormas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pembekuan dilakukan jika Ormas tidak mengindahkan tahapan teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua, dan teguran tertulis ketiga dari pemerintah.

"Jangka waktu setiap tahapan teguran tertulis paling lama 30 hari," kata Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek saat dihubungi wartawan, Senin (18/6).

Selain itu, pembekuan bisa dilakukan jika ditemukan penyalahgunaan SKT, atau adanya pengaduan dari instansi terkait karena adanya penyimpangan terhadap fungsi dan tujuan ormas tersebut. Ormas yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pencucian uang, gerakan separatisme dan terorisme, maupun kegiatan lain yang dapat mengancam stabilitas negara.

Sebelumnya, Mendagri Gamawan Fauzi merevisi Permendagri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Revisi itu tertuang dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Dalam aturan baru itu, Mendagri merinci prasyarat dapat dibekukannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebuah ormas.