3 Tahun terakhir, Kemendagri raih WTP dan pecat 97 staf
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono hari ini menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian (LHPK) ke Badan Pemeirksaan Keuangan (BPK). Tjahjo mengaku bangga dalam tiga tahun terakhir Kemendagri selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
"Ini adalah kerja keras dan penataan, penguatan sistem pengawasan," kata Tjahjo di Kantor BPK, Jakarta Pusat, Senin (29/5).
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pun, ia telah memecat 97 staf Kemendagri yang tak menjalankan tugasnya sesuai prosedur. Akibatnya Kemendagri harus merogoh kocek untuk membayar tanggung jawab dari staf yang diberhentikan secara tidak hormat.
"Selama 3 tahun ini hampir 97 staf Kemendagri yang terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat. Terpaksa kami pecat dan terpaksa kita harus bayar tanggung jawabnya," kata Tjahjo.
Tak hanya itu, dalam 3 tahun terakhir ini juga Kemendagri selalu bekerja sama dengan BPK untuk mengaudit keuangan di tubuh kementeriannya. Tak kurang Kemendagri telah delapan kali mengundang ketua BPK secara profesional dan bertanggung jawab. Sehingga Kemendagri mendapatkan opini WTP selama 3 tahun.
"Kemudian selama 3 tahun kita undang ketua BPK yang kemarin ketua anggota V sampai delapan kali secara profesional serius dan bertanggungjawab dan mempersiapkan dengan baik sehingga selama 3 tahun ini mendapatkan WTP," jelas Tjahjo.
Tjahjo menambahkan opini WTP yang diberikan BPK beberapa waktu lalu merupakan wujud dari kepercayaan politik di berbagai daerah. Sebab semua daerah baik provinsi kota/kabupaten berlomba-lomba mengelola pemerintahan dengan baik.
"Dari tahun ke tahun menunjukkan satu hal yang cukup positif karena yang punya amanah memimpin daerahnya mengelola masalah-masalah kewenangan dengan baik," kata Tjahjo.
Ia melanjutkan setiap daerah memahami area-area rawan korupsi. Seperti menyangkut masalah perencanaan anggran, dana hibah dan bansos, pertanggungjawaban keuangan yang menyangkut pajak dan retribusi daerah.
"Kami mensyukuri karena ini tanggung jawab kami yang akan dipertahankan kepada pemerintahan. Saya yakin tahun depan juga akan semakin meningkat," pungkasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaKejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara dalam korupsi tata niaga komoditas timah.
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaMaurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaSetidaknya anggaran sekira Rp60 miliar diselidiki Kejari Makassar tahun anggaran 2022 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaUpaya hukum harus dimaksimalkan agar kerugian negara yang hilang bisa dikembalikan.
Baca SelengkapnyaPolri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaRencana itu bakal diwujudkan ketika Anies terpilih sebagai presiden.
Baca Selengkapnya