Merdeka.com - Tiga tahun masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla mendapatkan evaluasi dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Dari tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK berkuasa, Pukat menilai bahwa upaya pemberantasan korupsi masih lemah.

Peneliti Pukat UGM, Hifdzil Alim menuturkan bahwa pemberantasan korupsi masih jauh dari program nawacita yang diusung Presiden Jokowi. Lemahnya pemberantasan korupsi ini dapat dilihat dari beberapa kasus. Di antaranya masih ada gesekan antara KPK dengan Polri.

"Ada pula peristiwa pansus hak angket KPK dari DPR RI yang lebih menjurus pada pelemahan KPK. Dalam kasus hak angket KPK ini tak ada pernyataan sikap yang tegas dari Presiden Jokowi yang menguatkan KPK. Setidaknya ini menandakan tiga tahun pemerintahan Presiden Jokowi masih lemah dalam pemberantasan korupsi," ujarnya, Jumat (20/10).

Hifdzil menerangkan di era Jokowi peran inspektorat di daerah kurang massif. Banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK, lanjut Hifdzil, menunjukkan bahwa pengawasan inspektorat harus lebih diperketat.

"Jokowi juga harus melakukan evaluasi serius atas lembaga-lembaga di bawahnya. Evaluasi itu sebagai penguatan lembaga sekaligus agar bisa mencegah terjadinya gesekan antar lembaga. Selain itu, agar kebijakan Presiden tidak dimanfaatkan oknum tertentu," saran Hifdzil.

Hifdzil menjabarkan pemberantasan korupsi mesti menjadi perhatian dari Presiden Jokowi. Saat ini, sambung Hifdzil pemberantasan korupsi masih kurang baik dibandingkan sektor lainnya.

"Pemberantasan korupsi tak kalah penting. Misalnya, dalam sektor pengadaan barang jasa, kalau dananya dikorupsi otomatis ada kekurangan dana untuk pembangunan lain," ujarnya.